Tidak Efektif, Kurikulum 2013 Sampai Telan Biaya 6 Triliun

Penerapan Kurikulum 2013 sedikitnya menelan biaya Rp 6 triliun. Namun, biaya yang besar belum diikuti dengan mulusnya pelaksanaan kurikulum baru itu di lapangan.

Di sejumlah daerah, murid tak kunjung menerima buku pelajaran dan masih ada guru yang belum dilatih.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim, di Jakarta, Selasa (9/9), mengemukakan, pengadaan buku Kurikulum 2013 menghabiskan Rp 2 triliun. Dana itu untuk mencetak 245 juta eksemplar buku SD, SMP, SMA, dan SMK.

Adapun dalam pemberitaan sebelumnya, Musliar menyebutkan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 4 triliun untuk melatih 1,4 juta guru (Kompas, 17 Februari 2014).

Pengadaan buku
Untuk pengadaan buku, pemerintah menggunakan cara baru. "Agar tidak ada korupsi atau pemberian fee, tender pengadaan dan distribusi buku dipilih oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) fungsinya hanya sebagai koordinator dan pemantau," kata Musliar.

Dalam pengadaan dan distribusi buku, LKPP bertugas menerima pesanan cetakan, mengirim, dan menerima pembayaran buku. Adapun dinas pendidikan bertugas memastikan sekolah-sekolah di wilayahnya benar-benar memesan dan menerima buku. Sekolah harus aktif memesan buku dan memastikan penerimaan buku untuk proses belajar dan mengajar.

"Dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, Kurikulum 2013 tergolong biayanya paling murah selama ini," ucap Musliar.

Namun, di lapangan, sekolah di sejumlah daerah belum kunjung menerima buku. Hingga kini, di Kota Padang, belum ada satu SMP pun yang menerima buku tematik Kurikulum 2013. Sebagian guru akhirnya berinisiatif memfotokopi buku untuk mengajar anak-anak sambil menunggu buku cetak datang. "Kami betul-betul butuh buku. Kalau perlu, kami membayar dulu dengan uang sendiri tidak apa-apa," ujar Kepala SMP Khaira Ummah Padang Adriadi.

Di Tegal, Jawa Tengah, buku Kurikulum 2013 belum terdistribusi ke semua sekolah meski tahun ajaran baru sudah berlangsung dua bulan. Akibatnya, aktivitas belajar-mengajar terhambat. Guru belum sepenuhnya memahami sistem pembelajaran Kurikulum 2013.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tegal Sihono, Senin, mengatakan, buku-buku Kurikulum 2013 baru diterima sekitar tiga SMP dari total 34 SMP/MTs di wilayah tersebut. "Untuk SD, kebanyakan juga belum," katanya. Menurut Sihono yang juga Kepala SMP 19 Kota Tegal, kondisi tersebut membingungkan guru.

Guru belum dilatih
Di Papua, jumlah guru yang masuk dalam sasaran pelatihan Kurikulum 2013 mencapai 20.000 orang. Namun, baru 11.000 guru yang mendapatkan pelatihan karena keterbatasan anggaran.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda, Selasa, di Kota Jayapura, Papua, mengatakan, diharapkan setiap kabupaten menyiapkan 30 persen dari 80 persen dana otonomi khusus bagi peningkatan kualitas pendidikan. "Kami mengharapkan anggaran tersebut juga digunakan untuk sosialisasi dan pelatihan Kurikulum 2013 bagi para guru," ujarnya.

Sumber :Tribunnews