Orang yang tahu belum tentu mau, orang yang mau belum tentu bisa, orang yang bisa belum tentu diperkenankan, dan orang yang diperkenankan belum tentu kabul. (Emha Ainun Nadjib)
Sabtu, 20 Juni 2015
perilaku baik dakwah yang utama
Dakwah yang utama bukan dengan kata-kata melainkan dengan perilaku, orang yang berbuat baik sudah berdakwah (Emha Ainun Nadjib)
Rabu, 17 Juni 2015
Sabtu, 13 Juni 2015
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) luncurkan program Belajar Bersama Maestro (BBM).
Mendikbud Anies Baswedan meluncurkan program BBM. Mengisi masa libur sekolah 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) luncurkan program Belajar Bersama Maestro (BBM). Untuk tahun ini ada 10 maestro bidang budaya yang akan menerima siswa magang terdiri atas seni patung, musik, angklung, sinden, lukis, tari, teater, dan komposer.
Program BBM ini yang akan berlangsung 21-30 juni 2015 atau selama liburan ini terbuka untuk siswa SMA/SMK dengan beberapa syarat antara lain memiliki kompetensi dibidang budaya dan aktif mengikuti kegiatan organisasi dibidang seni.
Mendikbud Anies Baswedan menginginkan siswa mengisi liburan dengan hal-hal positif yang menyenangkan. Dalam liburan ini Kemendikbud meluncurkan program BBM bertujuan memberikan proses pembelajaran mengenai makna budaya, nilai budaya dan kearifan lokal serta motivasi untuk berprestasi dibidang seni budaya. Selain itu juga untuk mengembangkan model pelibatan publik dalam hal ini seniman terkemuka tanah air dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan
Siswa yang berminat bisa mendaftarkan diri melalui online hingga 14 Juni 2015.
Program BBM ini yang akan berlangsung 21-30 juni 2015 atau selama liburan ini terbuka untuk siswa SMA/SMK dengan beberapa syarat antara lain memiliki kompetensi dibidang budaya dan aktif mengikuti kegiatan organisasi dibidang seni.
Mendikbud Anies Baswedan menginginkan siswa mengisi liburan dengan hal-hal positif yang menyenangkan. Dalam liburan ini Kemendikbud meluncurkan program BBM bertujuan memberikan proses pembelajaran mengenai makna budaya, nilai budaya dan kearifan lokal serta motivasi untuk berprestasi dibidang seni budaya. Selain itu juga untuk mengembangkan model pelibatan publik dalam hal ini seniman terkemuka tanah air dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan
Siswa yang berminat bisa mendaftarkan diri melalui online hingga 14 Juni 2015.
Senin, 08 Juni 2015
Masyarakat indonesia perlu memulai budaya menulis
Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengatakan masyarakat indonesia perlu memulai budaya menulis dari diri sendiri terutama dalam menulis catatan kehidupan atau biografi.
"Sepertinya masyarakat yang sudah bekerja berkewajiban untuk menulis pengalamannya sendiri dalam bentuk autobiografi,” ujar Anies di Kemendikbud, Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Menurutnya, penulisan pengalaman hidup seseorang pemasyarakat indonesia perlu memulai budaya menulisnting dilakukan karena upaya ini merupakan salah satu cara untuk meneruskan ilmu dan pengalaman hidup ke genarasi seterusnya. Ia menegaskan, cara ini jelas akan membantu untuk mengembangkan bangsa lebih baik lagi ke depannya.
Anies juga menegaskan, menulis autobiografi itu tidak harus menjadi orang besar terlebih dahulu. Ia mengatakan, semua orang yang memiliki pengalaman hidup menarik dan inspiratif perlu ditumbuhkan di Indonesia.
"Akan sangat disayangkan jika terdapat pengalaman dan ilmu yang penting musnah begitu saja. Tulisan jelas akan membawa seseorang untuk terus dikenal di berbagai era karena pengalaman hidupnya. Meski orang-orang terebut sudah tidak ada lagi di dunia ini," ucapnya.
Anies juga menceritakan dirinya selalu menekankan dan mengajak para ‘seniornya’ untuk menuliskan pengalaman hidupnya. Ia menegaskan upaya ini terus dia ungkapkan berkali-kali kepada mereka.
“Saya pernah ungkapkan ini kepada para senior saya untuk menulis pengalaman mereka dalam autobiografi. Ini saya lakukan karena akan sangat disayangkan jika pengalaman mereka yang luar biasa akan musnah begitu saja apabila mereka wafat,” jelasnya.
Setidaknya, tambah dia, pengalaman hidup mereka bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi generasi penerusnya. Kemudian, lanjut dia, pengalaman dan pelajaran yang didapatkan bisa dikembangkan lebih baik lagi oleh mereka.
Film 'Kartini'
Film 'Kartini' yang digarap Dapur Film dan Legacy Pictures mendapat dukungan penuh dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,Anies Baswedan.
"Pikiran dan gagasan dari kartini melampaui berbagai era sampai sekarang. Jangan malah terlalu banyak muatan cerita kekinian, "
Film 'Kartini' disutradarai Hanung Bramantyo , yang saat ini tengah mempersiapkan film terbaru yang mengangkat sosok pahlawan wanita Indonesia, yakni Raden Ajeng Kartini.
Menurut Anies Baswedan kenapa film Kartini dianggap penting karena bisa jadi pelajaran menarik bagi generasi penerus bangsa.
"Pikiran dan gagasan dari kartini melampaui berbagai era sampai sekarang. Jangan malah terlalu banyak muatan cerita kekinian, "
Film 'Kartini' disutradarai Hanung Bramantyo , yang saat ini tengah mempersiapkan film terbaru yang mengangkat sosok pahlawan wanita Indonesia, yakni Raden Ajeng Kartini.
Menurut Anies Baswedan kenapa film Kartini dianggap penting karena bisa jadi pelajaran menarik bagi generasi penerus bangsa.
Sabtu, 30 Mei 2015
Pengguna ijazah palsu tidak akan dijatuhi sanksi pemecatan.
JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi memastikan, PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu tidak akan dijatuhi sanksi pemecatan.
Yuddy Chrisnandi beralasan, sanksi pemecatan mustahil dilakukan karena untuk menjadi PNS, seseorang itu sudah melalui serangkaian tahapan seleksi dan pengangkatan.
"Tidak bisa dipecat dong, karena mereka ini sudah melalui proses seleksi yang panjang. Sanksi tetap diberlakukan sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS," ujar Yuddy di kantornya, Jumat (29/5).
Sanksi yang diberikan hanya berupa pencopotan dari jabatan dan penurunan pangkat satu tingkat. Sanksi ini menurut Yuddy, sudah cukup membuat jera PNS.
"Kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan ijazah sarjana. Bagi pemakai ijazah palsu, sanksinya sudah sangat jelas," tegasnya
Yuddy Chrisnandi beralasan, sanksi pemecatan mustahil dilakukan karena untuk menjadi PNS, seseorang itu sudah melalui serangkaian tahapan seleksi dan pengangkatan.
"Tidak bisa dipecat dong, karena mereka ini sudah melalui proses seleksi yang panjang. Sanksi tetap diberlakukan sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS," ujar Yuddy di kantornya, Jumat (29/5).
Sanksi yang diberikan hanya berupa pencopotan dari jabatan dan penurunan pangkat satu tingkat. Sanksi ini menurut Yuddy, sudah cukup membuat jera PNS.
"Kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan ijazah sarjana. Bagi pemakai ijazah palsu, sanksinya sudah sangat jelas," tegasnya
Pengguna ijazah palsu layak dipecat.
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan tidak akan melindungi oknum guru yang kedapatan menggunakan ijazah palsu. Menurutnya, pengguna ijazah palsu layak dipecat.
"Kalau prosesnya (menjadi guru) saja tidak benar bagaimana hasilnya. Semua yang palsu itu pasti dibatalkan," kata Anies kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/5) malam.
Anies berpendapat, pemakai ijazah palsu adalah orang yang merendahkan profesinya sendiri.
Karenanya, mantan rektor Universitas Paramadina ini mendukung penuh usaha Menteri Pendidikan Tinggi M Nasir memerangi penggunaan ijazah palsu. Anies berharap koleganya itu tidak pandang bulu dalam menjalankan misi tersebut.
"Maju terus, pokoknya Indonesia harus bersih dari orang-orang yang mau gunakan jalan pintas, Setiap warga negara diproses aja, jangan bedakan guru atau bukan, swasta atau pegawai negeri," pungkasnya
"Kalau prosesnya (menjadi guru) saja tidak benar bagaimana hasilnya. Semua yang palsu itu pasti dibatalkan," kata Anies kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/5) malam.
Anies berpendapat, pemakai ijazah palsu adalah orang yang merendahkan profesinya sendiri.
Karenanya, mantan rektor Universitas Paramadina ini mendukung penuh usaha Menteri Pendidikan Tinggi M Nasir memerangi penggunaan ijazah palsu. Anies berharap koleganya itu tidak pandang bulu dalam menjalankan misi tersebut.
"Maju terus, pokoknya Indonesia harus bersih dari orang-orang yang mau gunakan jalan pintas, Setiap warga negara diproses aja, jangan bedakan guru atau bukan, swasta atau pegawai negeri," pungkasnya
Selasa, 26 Mei 2015
Resensi Buku Kumpulan Kritik : Negeri Api Berlangit Puisi. oleh Rg. Bagus Warsono
Meski ini buku terbit 2013 tetapi buku ini sangat bagus mengingat hal yang sangat diharapkan bagi pertumbuhan sastra di negeri ini. Sebab sastra tampa kritik seakan sayur asem yang kurang bumbu. Adalah kumpulan kritik dari Komunitas Sastra Indonesia yang dijaring melalui Sayembara Kritik KSI 2013. Inilah buku hasil itu. Betapa jarang orang membuat kritik sastra bahkan kurang diminati pecinta sastra pemula, sehingga upaya KSI untuk menggairahkan keseimbangan antara karya sastra dan kritik patut mendapat apresiasi yang tinggi.
Buku ini tampak berbobot dikarenakan buah dari seleksi yang justru dilakukan oleh tokoh-tokoh KSI yang sudah cukup punya nama . Dan buku memenuhi kreteria buku yang dapat dijadikan bahan studi dan rujukan karya sastra.
Pengantarnya pun ditulis oleh Ahmadun Yosi Herfanda, sedang beberapa yang terlibat dalam buku ini ada Iwan Gunadi, Hasan Bisri BFC, dan Bambang Widyatmoko, serta para pemenang sayembara itu Ahmad Syauqi Sumbawi , dkk.
Tentu saja Anda tak akan mengatakan apa pun sebelum membaca bukunya, karena itu alangkah lebih baik kita baca sekali lagi dan Anda bisa membuat kritik yang lain untuk perkembangan sastra kita.
Minggu, 24 Mei 2015
Pembaca itu Nomor Satu
Oleh Rg Bagus Warsono
1. Karya tulis itu sebaiknya dibaca
Salah satu pengakuan bahwa Anda seorang penyair adalah karya Anda itu dibaca orang lain. Semakin banyak pembaca karya Anda maka semakin banyak orang tahu penulisnya, Semakin banyak lagi karya Anda dibaca orang lain maka tubuh pengakuan publik. Kemudian semakin bayak lagi oang membaca maka semakin yakin Anda seorang penyair dengan karya yang nyata. Karena itu peran pembaca karya syair yang Anda tulis sangat penting bagi seseorang yang terjun ke dunia kepenyairan. Hal membaca tentu terdapat berbagai tingkatannya hinga membaca apresiatif dengan kemudian si pembaca melakukan aktifitas setelah membaca tulisan tadi. Tulisan Anda kelak setelah dibaca akan memunculkan resensi, kritik, esai, ulasan, tinjauan, atau tulisan itu menjadi rujukan referensi yang mengkokohkan kepenyairan itu. Lambat laun publik akan menilai sebuah karya dan penulisnya apakah layak atau tidak disebut sebuah karya seni dan penulisnya disebut seorang oenyair. Oleh karena itu untuk memberikan respon baik bagi pembaca sebaiknya penyair membuat tulisan yang membuat gairah pembaca untuk dibaca. Ini jelas berarti sebuat tulisan harus menarik bagi sasaran (pembaca) yang dikehendakinya.
2. Karya yang tepat sasaran pembaca
Sebuah karya tulis apa pun jenisnya harus memiliki sasaran pembaca atau dalam kata lain siapa pembacanya. Akan lebih spesifik bila kita mulai fokus pada jenis sastra yang kita sukai. Misalnya puisi. Penulis pernah membuat puisi untuk sasaran anak-anak Taman Kanak-kanak (TK) . Ternyata tidak gampang membuat puisi untuk konsumen anak TK. Bahasanya harus disesuaikan dengan perbendaharaan kata yang dimiliki anak usia TK, kemudian penggunaan pilihan kata huruf yang juga mudah dipahami, bentuk dan besar besar kecil huruf, karakter isi, serta tema-tema yang disukai anak TK.
Jadi, mengarang itu tidak semudah yang dibayangkan. Karenanya sangatlah tidak bijak andai seorang senior menilai puisi si 'A jelek atau puisi si 'B bagus. Kita harus bijak dan mampu mengapresiasi dari berbagai sudut dan batasan yang hendak kita nilai itu. Sungguhpun terdapat tata kata yang kurang atau pilihan kata yang tidak tepat atau pilihan kata yang kurang bernas atau yang tidak mengandung unsur bahasa puitis kita dapat memakluminya sebagai bentuk diri seorang penulis mulai berproses.
3. Respon pembaca
Karya sastra adalah juga pesan. Sesuatu pesan yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Sebagaimana pesan dalam arti harfiah memiliki harapan respon dari pesan itu. Respon dalam karya sastra adalah apresiasi. Sejauhmana pembaca mengapresiasi karya kita adalah sejauh mana kekuatan tulisan itu dapat memberikan respon. Pada tahun awal 2014 tim 8 (Jamal D Rachman dkk) bersama pusat Dokumentasi HB Jassin meluncurkan buku 33 Tokoh Sastrawan Indonesia Berpengaruh, dalam hitungan jam buku itu mendapat respon pro dan kontra dari masyarakat. Ini artinya buku itu memiliki kekuatan 'pesan yang luar biasa sehingga respon begitu banyak. Terlepas dari isi bukunya, judulnya saja sudah menggugah orang untuk memberikan respon balik. Ini menandakan penulis berhasil memberikan pesan pada masyarakat. Jika demikian tulisan kita harus pandai untuk menarik minat orang lain memberikan respon apresiasi dari karya itu. Tentu saja ini berkaitan dengan hal-hal apa yang disukai masyarakat, yang lagi ngetrend di masyarakat atau yang lagi dirindukan masyarakat dll.
4. Respon diri pembaca istimewa
:"Gila!', "Hebat ! ", Wah!', "Busyeeet !", sampai mengumpat " Asu koe !" sambil menyebut nama penyairnya setelah membaca karya puisi dari seorang penyair. Inilah yang disebut respon istimewa. Bahkan ada yang sambil membanting buku antologi itu. Bila sampai pada tahapan ini penyair demikian telah dapat memberikan respon istimewa pada pembacanya meskipun hanya satu buah puisi. Artinya penyair demikian telah mampu membuahkan karya yang penuh apresiatif dan tentu saja karya yang sangat bagus.
5. Pembaca setia (fand pembaca)
Minat membaca berhubungan erat dengan tokoh penulis. Pembaca novel misalnya, nama penulis menjadi fand pembaca. Jika ini menjadi kegemaran, maka bukan tidak mungkin nama penulisnya menjadi erat dengan minat baca pembaca. Orang akan lebih memilih penulis yang disukainya ketimbang penulis nofel lain yang belum pernah dikenalnya. Begitu juga puisi, puisi-puisi tokoh sastrawan terkenal seperi Rendra, misalnya, akan lebih dahulu 'dilirik ketimbang penyair lain walau dipajang dietalase yang sama. Oleh karena itu daya tarik itu perlu digali dari berbahai penampilan buku agar penyair mendapat cepat apresiasi pembaca. Disamping judul yang menarik juga penampilan cover buku yang menarik pula.
Pentingnya untuk mendapatkan pembaca setia ini sampai-sampai penyair melakukan cara agar karyanya segera dibaca, mesalnya peluncuran buku, bedah buku, lomba baca puisi, lomba resensi, atau aktifitas lain dalam rangka merebut pembaca. Pembaca setia adalah kekayaan penyair tersendiri, karena itu pembaca setia perlu dipupuk agar berkembang dan memberikan apresiasi tinggi. Penyair layaknya juga artis (seniman) jika memiliki fand pembaca maka dengan sendirinya cepat terkenal dan sukses.
*penulis pengasuh sanggar sastra dan lukis Meronte Jaring, Indramayu
1. Karya tulis itu sebaiknya dibaca
Salah satu pengakuan bahwa Anda seorang penyair adalah karya Anda itu dibaca orang lain. Semakin banyak pembaca karya Anda maka semakin banyak orang tahu penulisnya, Semakin banyak lagi karya Anda dibaca orang lain maka tubuh pengakuan publik. Kemudian semakin bayak lagi oang membaca maka semakin yakin Anda seorang penyair dengan karya yang nyata. Karena itu peran pembaca karya syair yang Anda tulis sangat penting bagi seseorang yang terjun ke dunia kepenyairan. Hal membaca tentu terdapat berbagai tingkatannya hinga membaca apresiatif dengan kemudian si pembaca melakukan aktifitas setelah membaca tulisan tadi. Tulisan Anda kelak setelah dibaca akan memunculkan resensi, kritik, esai, ulasan, tinjauan, atau tulisan itu menjadi rujukan referensi yang mengkokohkan kepenyairan itu. Lambat laun publik akan menilai sebuah karya dan penulisnya apakah layak atau tidak disebut sebuah karya seni dan penulisnya disebut seorang oenyair. Oleh karena itu untuk memberikan respon baik bagi pembaca sebaiknya penyair membuat tulisan yang membuat gairah pembaca untuk dibaca. Ini jelas berarti sebuat tulisan harus menarik bagi sasaran (pembaca) yang dikehendakinya.
2. Karya yang tepat sasaran pembaca
Sebuah karya tulis apa pun jenisnya harus memiliki sasaran pembaca atau dalam kata lain siapa pembacanya. Akan lebih spesifik bila kita mulai fokus pada jenis sastra yang kita sukai. Misalnya puisi. Penulis pernah membuat puisi untuk sasaran anak-anak Taman Kanak-kanak (TK) . Ternyata tidak gampang membuat puisi untuk konsumen anak TK. Bahasanya harus disesuaikan dengan perbendaharaan kata yang dimiliki anak usia TK, kemudian penggunaan pilihan kata huruf yang juga mudah dipahami, bentuk dan besar besar kecil huruf, karakter isi, serta tema-tema yang disukai anak TK.
Jadi, mengarang itu tidak semudah yang dibayangkan. Karenanya sangatlah tidak bijak andai seorang senior menilai puisi si 'A jelek atau puisi si 'B bagus. Kita harus bijak dan mampu mengapresiasi dari berbagai sudut dan batasan yang hendak kita nilai itu. Sungguhpun terdapat tata kata yang kurang atau pilihan kata yang tidak tepat atau pilihan kata yang kurang bernas atau yang tidak mengandung unsur bahasa puitis kita dapat memakluminya sebagai bentuk diri seorang penulis mulai berproses.
3. Respon pembaca
Karya sastra adalah juga pesan. Sesuatu pesan yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Sebagaimana pesan dalam arti harfiah memiliki harapan respon dari pesan itu. Respon dalam karya sastra adalah apresiasi. Sejauhmana pembaca mengapresiasi karya kita adalah sejauh mana kekuatan tulisan itu dapat memberikan respon. Pada tahun awal 2014 tim 8 (Jamal D Rachman dkk) bersama pusat Dokumentasi HB Jassin meluncurkan buku 33 Tokoh Sastrawan Indonesia Berpengaruh, dalam hitungan jam buku itu mendapat respon pro dan kontra dari masyarakat. Ini artinya buku itu memiliki kekuatan 'pesan yang luar biasa sehingga respon begitu banyak. Terlepas dari isi bukunya, judulnya saja sudah menggugah orang untuk memberikan respon balik. Ini menandakan penulis berhasil memberikan pesan pada masyarakat. Jika demikian tulisan kita harus pandai untuk menarik minat orang lain memberikan respon apresiasi dari karya itu. Tentu saja ini berkaitan dengan hal-hal apa yang disukai masyarakat, yang lagi ngetrend di masyarakat atau yang lagi dirindukan masyarakat dll.
4. Respon diri pembaca istimewa
:"Gila!', "Hebat ! ", Wah!', "Busyeeet !", sampai mengumpat " Asu koe !" sambil menyebut nama penyairnya setelah membaca karya puisi dari seorang penyair. Inilah yang disebut respon istimewa. Bahkan ada yang sambil membanting buku antologi itu. Bila sampai pada tahapan ini penyair demikian telah dapat memberikan respon istimewa pada pembacanya meskipun hanya satu buah puisi. Artinya penyair demikian telah mampu membuahkan karya yang penuh apresiatif dan tentu saja karya yang sangat bagus.
5. Pembaca setia (fand pembaca)
Minat membaca berhubungan erat dengan tokoh penulis. Pembaca novel misalnya, nama penulis menjadi fand pembaca. Jika ini menjadi kegemaran, maka bukan tidak mungkin nama penulisnya menjadi erat dengan minat baca pembaca. Orang akan lebih memilih penulis yang disukainya ketimbang penulis nofel lain yang belum pernah dikenalnya. Begitu juga puisi, puisi-puisi tokoh sastrawan terkenal seperi Rendra, misalnya, akan lebih dahulu 'dilirik ketimbang penyair lain walau dipajang dietalase yang sama. Oleh karena itu daya tarik itu perlu digali dari berbahai penampilan buku agar penyair mendapat cepat apresiasi pembaca. Disamping judul yang menarik juga penampilan cover buku yang menarik pula.
Pentingnya untuk mendapatkan pembaca setia ini sampai-sampai penyair melakukan cara agar karyanya segera dibaca, mesalnya peluncuran buku, bedah buku, lomba baca puisi, lomba resensi, atau aktifitas lain dalam rangka merebut pembaca. Pembaca setia adalah kekayaan penyair tersendiri, karena itu pembaca setia perlu dipupuk agar berkembang dan memberikan apresiasi tinggi. Penyair layaknya juga artis (seniman) jika memiliki fand pembaca maka dengan sendirinya cepat terkenal dan sukses.
*penulis pengasuh sanggar sastra dan lukis Meronte Jaring, Indramayu
Jawa Tengah Raih Juara Umum di OSN 2015
Jawa Tengah berhasil mengukuhkan diri sebagai juara umum dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) ke 14 tahun 2015. Provinsi dengan ibu kota Semarang ini mengalahkan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten dalam perolehan medali emas.
Jawa Tengah berhasil 16 emas, 16 perak, dan 14 perunggu. Sementara DKI Jakarta berhasil mengumpulkan sembilan medali emas, Jawa Timur dan Banten masing-masing merebut lima emas. Pengumuman pemenang dan penyerahan medali ini dilakukan di Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Sabtu (23/05/2015).
Usai diumumkan sebagai juara umum, perwakilan tim Jawa Tengah menerima piala bergilir yang tahun lalu dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta. Tak hanya jenjang SMA/SMK, Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menjadi juara umum untuk jenjang PKLK Pendidikan Menengah.
Mendikbud yang menyaksikan prosesi mengharukan perayaan kemenangan Jawa Tengah tersebut menyampaikan selamat kepada seluruh anggota kontingen Jawa Tengah. Ia berharap, dengan keberhasilan tersebut siswa siswi dari Jawa Tengah tidak cepat berpuas diri. "Selamat atas keberhasilan kalian, pertahankan, dan terus menggali kemampuan," katanya saat acara penutupan.
Salah satu peserta asal Jawa Tengah, Fatin Camilla Azhary, dari SMA N 1 Kendal, yang memenangkan medali emas dari cabang ilmu Biologi langsung melompat kegirangan saat provinsi asalnya dinobatkan sebagai juara umum. Ia mengaku sangat senang dan terharu dengan hasil kerja keras yang telah ia dilakukan bersama teman-temannya. "Senang sekali. Ini sangat luar biasa," tuturnya sambil menghapus air mata bahagia yang mengalir di pelupuk matanya.
OSN 2015 telah berlangsung sejak 19 Mei lalu. Di ajang ini, ribuan putra putri terbaik perwakilan dari seluruh provinsi telah bersaing ketat untuk mendapatkan medali yang telah disiapkan. Di tahun 2016 mendatang, ajang bergengsi ini akan dihelat di Palembang, Sumatera Selatan. Prosesi penyerahan bendera OSN pun telah dilakukan pada acara penutupan hari ini dari pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta ke Provinsi Sumatera Selatan
Jawa Tengah berhasil 16 emas, 16 perak, dan 14 perunggu. Sementara DKI Jakarta berhasil mengumpulkan sembilan medali emas, Jawa Timur dan Banten masing-masing merebut lima emas. Pengumuman pemenang dan penyerahan medali ini dilakukan di Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Sabtu (23/05/2015).
Usai diumumkan sebagai juara umum, perwakilan tim Jawa Tengah menerima piala bergilir yang tahun lalu dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta. Tak hanya jenjang SMA/SMK, Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menjadi juara umum untuk jenjang PKLK Pendidikan Menengah.
Mendikbud yang menyaksikan prosesi mengharukan perayaan kemenangan Jawa Tengah tersebut menyampaikan selamat kepada seluruh anggota kontingen Jawa Tengah. Ia berharap, dengan keberhasilan tersebut siswa siswi dari Jawa Tengah tidak cepat berpuas diri. "Selamat atas keberhasilan kalian, pertahankan, dan terus menggali kemampuan," katanya saat acara penutupan.
Salah satu peserta asal Jawa Tengah, Fatin Camilla Azhary, dari SMA N 1 Kendal, yang memenangkan medali emas dari cabang ilmu Biologi langsung melompat kegirangan saat provinsi asalnya dinobatkan sebagai juara umum. Ia mengaku sangat senang dan terharu dengan hasil kerja keras yang telah ia dilakukan bersama teman-temannya. "Senang sekali. Ini sangat luar biasa," tuturnya sambil menghapus air mata bahagia yang mengalir di pelupuk matanya.
OSN 2015 telah berlangsung sejak 19 Mei lalu. Di ajang ini, ribuan putra putri terbaik perwakilan dari seluruh provinsi telah bersaing ketat untuk mendapatkan medali yang telah disiapkan. Di tahun 2016 mendatang, ajang bergengsi ini akan dihelat di Palembang, Sumatera Selatan. Prosesi penyerahan bendera OSN pun telah dilakukan pada acara penutupan hari ini dari pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta ke Provinsi Sumatera Selatan
Jumat, 22 Mei 2015
Anggota DPD RI Abdul Aziz :Mata Pelajaram PMP Masuk Kurikulum Harga Mati
http://palembang.tribunnews.com/
Makin tergerusnya nilai-nilai ideologi anak bangsa saat ini, membuat anggota MPR RI/DPD RI Abdul Aziz SH meminta agar pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kembali masuk dalam kurikulum pendidikan formal.
"Korupsi ini bagian ideologi yang harus ditanamkan sejak dini. Mau tidak mau PMP, ideologisasi itu harus masuk dalam kurikulum pendidikan formal SD hingga perguruan tinggi. Tinggal disesuaikan, cocok untuk SD seperti apa, SMP seperti apa. Jangan monoton. Mesti bisa berinovasi," ungkap Abdul Aziz SH dalam dialog sosialisasi Empat Pilar di LBH LPPN RI, Minggu (17/5/2015).
Salah seorang peserta sosialisasi, Fajeri sempat mengatakan selama ini sosialisasi empat pilar itu ke kampus-kampus dan sepertinya tidak ada nilai nyatanya.
"Saya melihat pelajaran PPKN, P4 sudah hilang. Saya tantang Bang Aziz ke lembaga pendidikan kami saja ajarkan Pancasila, UUD 45, NKRI, Kebinekatunggalikaan," kata Fajeri.
Aziz mengakui, nasionalisme saat ini memang sudah tercerabut. Ideologisasi negara yang sudah mulai mengendur dan bergeser. Maka empat pilar ini menjadi penting.
"Bagaimana ideologi bernegara Pancasila dan UUD bisa tertanam sejak dini, anak bangsa, saya rasa negara ini akan besar. Kalau kita menyimak Ketuhanan yang Maha Esa, berperilaku berketuhanan, spiritual yang istilah tidak korupsi. Nepotisme sejak zaman nabi, kalau kolusi itu bisa diminimalisasi," ujarnya.
Aziz juga melihat tolak ukur bagaimana provinsi dikelola menjadi pemerintah daerah yang terbaik, DPRD yang terbaik. Masyarakat sipilnya bahu membahu yang terbaik.
"Dalam negara modern, maju partisipasi sipilnya yang bergerak. Pemerintah hanya mengelola, regulator dan motivatornya saja. SDM kita mau tidak mau harus baik. Ini perjuangan panjang. Ini harus berbuah. Bagaimana SDM Sumsel ini menjadi lebih berkembang dan maju dalam lima tahun. Waktu periode saya tinggal 4 tahun lagi. Waktu ini tidak panjang. Mesti ada dampak 10 tahun ke depan," terangnya.
Makin tergerusnya nilai-nilai ideologi anak bangsa saat ini, membuat anggota MPR RI/DPD RI Abdul Aziz SH meminta agar pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kembali masuk dalam kurikulum pendidikan formal.
"Korupsi ini bagian ideologi yang harus ditanamkan sejak dini. Mau tidak mau PMP, ideologisasi itu harus masuk dalam kurikulum pendidikan formal SD hingga perguruan tinggi. Tinggal disesuaikan, cocok untuk SD seperti apa, SMP seperti apa. Jangan monoton. Mesti bisa berinovasi," ungkap Abdul Aziz SH dalam dialog sosialisasi Empat Pilar di LBH LPPN RI, Minggu (17/5/2015).
Salah seorang peserta sosialisasi, Fajeri sempat mengatakan selama ini sosialisasi empat pilar itu ke kampus-kampus dan sepertinya tidak ada nilai nyatanya.
"Saya melihat pelajaran PPKN, P4 sudah hilang. Saya tantang Bang Aziz ke lembaga pendidikan kami saja ajarkan Pancasila, UUD 45, NKRI, Kebinekatunggalikaan," kata Fajeri.
Aziz mengakui, nasionalisme saat ini memang sudah tercerabut. Ideologisasi negara yang sudah mulai mengendur dan bergeser. Maka empat pilar ini menjadi penting.
"Bagaimana ideologi bernegara Pancasila dan UUD bisa tertanam sejak dini, anak bangsa, saya rasa negara ini akan besar. Kalau kita menyimak Ketuhanan yang Maha Esa, berperilaku berketuhanan, spiritual yang istilah tidak korupsi. Nepotisme sejak zaman nabi, kalau kolusi itu bisa diminimalisasi," ujarnya.
Aziz juga melihat tolak ukur bagaimana provinsi dikelola menjadi pemerintah daerah yang terbaik, DPRD yang terbaik. Masyarakat sipilnya bahu membahu yang terbaik.
"Dalam negara modern, maju partisipasi sipilnya yang bergerak. Pemerintah hanya mengelola, regulator dan motivatornya saja. SDM kita mau tidak mau harus baik. Ini perjuangan panjang. Ini harus berbuah. Bagaimana SDM Sumsel ini menjadi lebih berkembang dan maju dalam lima tahun. Waktu periode saya tinggal 4 tahun lagi. Waktu ini tidak panjang. Mesti ada dampak 10 tahun ke depan," terangnya.
Minggu, 10 Mei 2015
Puisi-puisi Bahari
Seakan rakus tiada bersyukur
mengeruk setahun rezeki
kami ingin memberi
sesuap dan seteguk bahagia kami dihari dalam setahun
beri kami bisa
sehari kami tak melaut
Rg Bagus Warsono, 10-5-2015
ikan perahu bapak
banyak sedikit itu biasa
asalkan pulang sediakala
kami biasa bertarung harapan
ikan perahu bapak
terdengar dibibir pantai
Rg Bagus Warsono, 10-5-2015
mengeruk setahun rezeki
kami ingin memberi
sesuap dan seteguk bahagia kami dihari dalam setahun
beri kami bisa
sehari kami tak melaut
Rg Bagus Warsono, 10-5-2015
ikan perahu bapak
banyak sedikit itu biasa
asalkan pulang sediakala
kami biasa bertarung harapan
ikan perahu bapak
terdengar dibibir pantai
Rg Bagus Warsono, 10-5-2015
Sabtu, 09 Mei 2015
Puisi-puisi Bahari karya Rg Bagus Warsono
biarkan kita menunggu
tukang kayu di galangan tanah
memaku papan berlubang
mengecat badan agar dikenal
laut tak melihat sipa
waspada slalu
untuk kembali
meski ikan banyak
bukan semudah menulis puisi
Rg Bagus Warsono, 9-5-2015
Kita dalam pelayaran
armada tanpa komando
berlayar bebas arung biru
mengibarkan bendera di ujung tiang utama
agar tak kena air
percik badai gulung ombak
di selat pulau-pulau yang mulai tenggelam
Kita dalam pelayaran
tak ada nahkoda, mualim atau awak
silahkan mendahului kawan
memilih jalan tak bertepi
kita dalam pelayaran
Rg Bagus Warsono, 9-5-2015
Jika berlabuh biar kita ditambat air dalam
sauh mencengkeram batu hanya oleng memutus tali
tak sampai ke tepi
menjauhkan kapal karam dimakan surut bulan
Jika berlabuh
kita menjual ikan dan membeli makan
mengisap rokok dan mabuk serta hura dansa
kapal kita menggulung layar
Rg Bagus Warsono, 9-5-2015
Kita masing masing
dengan bekal sebulan
atau singgah pekan depan
jangn kembali bila ikan belum kering
lalu awak menjual ikan
menukar sebakul dengan sebotol minuman
katanya ada gaji dan tunjungan di laut bulan depan
kita masing masing
mengisi dan mengeluarkan ikan
kapal kita punya harapan
Rg Bagus Warsono 8-5-2015
Besar didaratan
dengan tiang menjulang
dan tali plastik sebesar lengan
Lalu kau kecil sekecil titik pinsil
di samudra pecah
kau kecil aku mengecil mata
buklah layar putihmu
Rg Bagus warsono, 9-5-15
Tak ada berebut persinggahan
Dan ban ban bekas di dinding bandan
meredam suara benturan
kawan seberangkatan mendekat
tak merusak papan-papan jati
dengan saling membagi
ikan ikan yang tlah menjadi milik kita
semua sejajar di tepi pantai
dan besok pagi beramai menuju titik pengharapan
Rg Bagus Warsono, 9-5-15
Tak Ada Musuh di Laut
kecuali papan berlubang
yang merongrong lambung
dan tritip yang melapuk didasar badan
sambung tali pengikat
agar kawan tak menajauh
RG Bagus warsono, 9-5-15
Aku diantara kawan seperjuangan
tak ada persaingan dilaut
lepas sahabat kembali merangkul selamat
ikan dan cumi
pari dan tuna
jika beda
hanya ukuran hari ini
besok kita peroleh sama
rezeki perahu jiwamu
Rg Bagus warsono 9-5-15
tukang kayu di galangan tanah
memaku papan berlubang
mengecat badan agar dikenal
laut tak melihat sipa
waspada slalu
untuk kembali
meski ikan banyak
bukan semudah menulis puisi
Rg Bagus Warsono, 9-5-2015
Kita dalam pelayaran
armada tanpa komando
berlayar bebas arung biru
mengibarkan bendera di ujung tiang utama
agar tak kena air
percik badai gulung ombak
di selat pulau-pulau yang mulai tenggelam
Kita dalam pelayaran
tak ada nahkoda, mualim atau awak
silahkan mendahului kawan
memilih jalan tak bertepi
kita dalam pelayaran
Rg Bagus Warsono, 9-5-2015
Jika berlabuh biar kita ditambat air dalam
sauh mencengkeram batu hanya oleng memutus tali
tak sampai ke tepi
menjauhkan kapal karam dimakan surut bulan
Jika berlabuh
kita menjual ikan dan membeli makan
mengisap rokok dan mabuk serta hura dansa
kapal kita menggulung layar
Rg Bagus Warsono, 9-5-2015
Kita masing masing
dengan bekal sebulan
atau singgah pekan depan
jangn kembali bila ikan belum kering
lalu awak menjual ikan
menukar sebakul dengan sebotol minuman
katanya ada gaji dan tunjungan di laut bulan depan
kita masing masing
mengisi dan mengeluarkan ikan
kapal kita punya harapan
Rg Bagus Warsono 8-5-2015
Besar didaratan
dengan tiang menjulang
dan tali plastik sebesar lengan
Lalu kau kecil sekecil titik pinsil
di samudra pecah
kau kecil aku mengecil mata
buklah layar putihmu
Rg Bagus warsono, 9-5-15
Tak ada berebut persinggahan
Dan ban ban bekas di dinding bandan
meredam suara benturan
kawan seberangkatan mendekat
tak merusak papan-papan jati
dengan saling membagi
ikan ikan yang tlah menjadi milik kita
semua sejajar di tepi pantai
dan besok pagi beramai menuju titik pengharapan
Rg Bagus Warsono, 9-5-15
Tak Ada Musuh di Laut
kecuali papan berlubang
yang merongrong lambung
dan tritip yang melapuk didasar badan
sambung tali pengikat
agar kawan tak menajauh
RG Bagus warsono, 9-5-15
Aku diantara kawan seperjuangan
tak ada persaingan dilaut
lepas sahabat kembali merangkul selamat
ikan dan cumi
pari dan tuna
jika beda
hanya ukuran hari ini
besok kita peroleh sama
rezeki perahu jiwamu
Rg Bagus warsono 9-5-15
Jumat, 08 Mei 2015
Resensi Fahmi Irhamsyah: Resensi Buku Sejarah Kuasa Jepang di Jawa (1942-1945)
Layak dibaca kalangan pendidik dan sejarahwan
Resensi Fahmi Irhamsyah:
Resensi Buku Sejarah Kuasa Jepang di Jawa (1942-1945)
Buku ini merupakan disertasi Aiko Kurasawa dalam memperoleh gelar Ph.D. di Cornell University Amerika Serikat pada tahun 1988. Disertasi Asli Aiko berjumlah 776 halaman dengan judul Mobilization and control : A study of social change in Rural Java (1942-1945). Diterbitkan pertama kali di Jepang pada tahun 1992 dengan Judul Nihon Senryoka no Jawa Noson no hen’yo (Tokyo:Sosisha, 1992) “Transformasi pedesaan di Jawa pada masa Pendudukan Jepang”. Pada penerbitan perdananya di Jepang buku ini memiliki ketebalan 714 halaman.
Menurut Aiko Kurasawa saat penerbitan perdananya buku ini bukanlah tanpa masalah, Aiko menjelaskan bahwa di awal penerbitannya Aiko banyak di cap sebagai komunis oleh pemerintah Jepang –khususnya kelompok birokrat tua- sebab dalam penulisannya Aiko cenderung menggunakan pendekatan Indonesia sentris, bukan Jepang Sentris sehingga ketika menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Jawa misalnya, gambaran Jepang sebagai penjajah sangat terlihat. Hal ini menimbulkan ketidak sukaan pemerintah Jepang pada Aiko, sebab bagi Jepang kehadiran mereka ke Jawa justru membantu Indonesia terbebas dari penjajahan Belanda. Mengapa? pemerintah Jepang beralasan mereka berkontribusi dalam mendidik militer dan mengenalkan sistem pertanian modern di Jawa sehingga bangsa Indonesia siap untuk merdeka.
Komunitas Bambu menerbitkan buku ini pada bulan Januari 2015. Tanggal 27 Februari 2015 Komunitas Bambu bekerja sama dengan Freedom Institute mengadakan diskusi dan launching buku ini. Pada kesempatan tersebut buku setebal 611 halaman ini diulas oleh Prof. Aiko Kurasawa sebagai penulis dan Prof. Susanto Zuhdi sebagai reviewer.
Batasan Penelitian
Aiko Kurasawa menceritakan dengan detail mengenai proses transformasi sosial yang terjadi di Jawa pada masa pendudukan Jepang. Batasan Awal penelitiannya adalah 1942 disaat Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia sebagai bagian dari proses ekspansi Fasisme Jepang di wilayah Asia Timur Raya. Batasan akhir dari penelitian ini adalah 1945 disaat Jepang terpaksa menyerah tanpa syarat kepada sekutu pasca pengeboman Nagasaki dan Hirosima sehingga berdampak pula pada pengambil alihan kekuasaan di Indonesia oleh para tokoh Proklamasi dan menyebabkan Indonesia merdeka pada tahun 1945.
Profesor bidang Sejarah Sosial Ekonomi ini membagi bukunya kedalam tiga bagian yang saling berkesinambungan satu sama lain dan akan penulis paparkan satu persatu. Dengan membaca bagian-bagian itu secara runut dari pertama hingga akhir, pembaca akan memahami dengan jelas bahwa narasi pendudukan Jepang di Jawa memang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam juga sumber daya manusia –khususnya di Jawa- untuk memenangkan perang di Asia Tenggara.
Bagian Pertama : Dampak Kebijakan Jepang terhadap Desa
Pada bagian ini, nampak sekali bahwa Aiko menggunakan pendekatan struktural, sebab kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jepang merupakan jawaban atas fenomena global yang sedang terjadi di dunia pada masa itu ; perang Dunia II. Jepang merespon fenomena tersebut dengan membuat beberapa kebijakan yang dampaknya sangat terasa di berbagai desa di Jawa.
Melipatgandakan hasil
Slogan yang kerap didengung-dengungkan oleh Jepang terkait dengan pertanian adalah melipatgandakan hasil. Program ini dilakukan Jepang karena melihat potensi Jawa yang luar bisa besar dengan tanah pertanian relatif subur serta tenaga kerja intensif yang banyak. Kebijakan melipatgandakan hasil berada dalam doktrin Kinkyu Shokuryo Taisaku ( Tindakan-tindakan mendesak mengenai bahan makanan). Di bawah peraturan ini, program pemerintah dalam meningkatkan produksi makanan dipusatkan pada (a) pengenalan jenis padi baru, (b) inovasi teknik-teknik penanaman, (c) propaganda dan latihan yang ditujukan bagi petani.
Sebelum kedatangan Jepang, pertanian di Jawa umumnya hanya mengenal dua jenis padi yaitu padi cere (padi yang tidak berambut) dan padi bulu (padi berambut). Masyarakat di Jawa umumnya lebuh menyukai padi bulu dikarenakan rasanya lebih enak jika dibandingkan dengan padi cere. Namun bagi pemerintah Jepang, padi bulu dianggap kurang sejalan dengan kepentingannya, sebab padi Bulu tingkat produksinya lebih rendah dari padi cere, dan tingkat ketahanan terhadap musim keringnya lebih rendah.
Menyikapi hal tersebut, Jepang melaukan penelitian intensif di Bogor, Noji Shinkenjo (Stasiun percobaan pertanian). Hasilnya adalah, salah satu jenis padi yang ditawarkan oleh stasiun ini adalah beras horai Taiwan. Padi ini direkomendasikan karena waktu untuk memanennya lebih pendek sehingga kebutuhan produksi beras yang banyak bisa tercukupi dengan baik. Pemerintah Jepang menunjuk beberapa karesidenan seperti Cirebon dan Kedu untuk menanam bibit padi baru ini, dan bibitnya dibagikan secara gratis kepada masyarakat.
Jepang juga memperkenalkan inovasi teknik penanaman padi pada masyarakat pertanian di Jawa. Sebelum kedatangan Jepang, para petani terbiasa menanam dengan acak (tidak menurut garis lurus) hal ini menurut Jepang menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas pertanian, sehingga Jepang mengenalkan sistem penanaman padi secara garis lurus dengan jarak tanam tertentu di antara bibit-bibit tersebut. Pada masyarakat pertanian hal ini diistilahkan dengan Larikan.
Jarak tanam yang ideal untuk pertanian di Indonesia adalah 20cm, dalam rangka memudahkan pengukurannya, dua orang petani diminta memegang sebuah tali panjang dengan simpul pada setiap 20cm. Kemudian petani lainnya menanam satu demi satu menurut tanda-tanda pada tali tersebut. Kedalaman bibit pun diperintahkan agar tidak lebih dari 2cm, serta jangan membiarkan tanaman terlalu besar ditempat pembibitan sebelum dipindahkan dengan waktu ideal 20 dan 25 hari setelah penebaran bibit.
Pada sektor perkebunan, Jepang juga melarang konsep penanaman tumpang sari. Sebelum kedatangan Jepang masyarakat Jawa biasa menanam lebih dari satu jenis tanaman pada satu wilayah tertentu, dengan tujuan agar jika terjadi cuaca yang tidak diharapkan dan satu jenis tanaman rusak, maka masih ada jenis tanaman lainnya yang dapat diharapkan. Sikap Jepang yang malarang tumpang sari, bahkan tidak segan untuk memerintahkan petani agar mencabut salah satu tanamannya menimbulkan ketidak sukaan masyarakat petani pada Jepang.
Kebencian petani pada Jepang menimbulkan keinginan balas dendam, sehingga menurut Aiko ketika Jepang menyerah sempat terjadi pembunuhan kepada Kucho (kepala desa) dikecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, ia terbunuh karena sering bertindak keras terhadap petani dalam melarang tumpang sari.
Seluruh rangkaian yang telah penulis ulas di atas pada akhirnya menyebabkan transformasi pertanian. Masyarakat petani semakin memahami tentang berbagai cara meningkatkan produksi pertanian di lahan mereka, namun apakah kegiatan meningkatkan hasil produksi ini berhasil? ternyata tidak!
Hasil produksi pertanian pada masa Jepang ternyata jauh dari hasil yang diharapkan, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan ternyata produksi padi justru mengalami penurunan setiap tahunnya selamasa masa pendudukan Jepang. Sebab konsep pertanian yang telah dirancang dengan baik oleh para insinyur pertanian Jepang tidak selalu sejalan dengan kehendak pemerintah Militer serta Iklim dan cuaca selama pendudukan Jepang.
Selama kurun waktu 1944 di wilayah Asia Tenggara curah hujan relatif rendah, hal ini mengakibatkan kondisi pertanian relatif menurun. Namun sejatinya, faktor cuaca bukanlah sebab utama penurunan produksi pertanian. Menurut Aiko terdapat beberapa faktor yang menyebabkan produksi pertanian menurun diantaranya adalah :
1. Kelangsungan Tenaga Kerja
Banyak petani laki-laki yang berbadan sehat pada masa Jepang dimobilisasi untuk pembangunan proyek-proyek pertahanan. Mereka dipekerjakan untuk membangun benteng, lubang perlindungan di pegunungan, menjadi Romusha serta mengikuti latihan semi militer sehingga waktu intensif para petani ini untuk mengatasi pertanian relatif rendah.
2. Kelangkaan sapi
Kelangkaan sapi karena kepentingan militer juga membuat pertanian menjadi kurang efektif. Pada masa pendudukan Jepang, beberapa desa harus menyerahkan dua ekor sapi kepada Jepang, selain itu disebuah desa tiap KK hanya diperkenankan memiliki satu ekor sapi, biaya sewa sapi pun menjadi mahal. Karenanya aktivitas pembajakan tanah tidak berlangsung dengan baik.
3. Hama Tikus dan memburuknya infrastruktur
Faktor hama dan buruknya infrastruktur juga menjadi beberapa alasan yang turut serta menjawab pertanyaan tentang menurunnya produksi pertanian pada masa Jepang.
4. Faktor Komunikasi antara petugas lapangan dengan Pejabat Militer
Dalam pembuatan kebijakan pertanian di Jawa ternyata pandagangan para ahli-ahli pertanian kurang mendapatkan tempat sebab akses komunikasi para insinyur pertanian dengan kolonel di markas besarnya sangat renggang, bahkan seorang insinyur yang diwawancarai oleh Aiko menyatakan bahwa tidak ada komunikasi antara pimpinan militer tertinggi dan pejabat di lapangan.
Kebijakan wajib serah padi yang berlangsung pada masa Jepang juga dibahas pada bagian pertama, Aiko menjelaskan dengan lugas mengenai kerangka kebijakan beras Jepang hingga dampak yang dirasakan oleh banyak petani di Jawa seperti kemiskinan dan berbagai penderitaan lainnya.
Pada bagian ini juga Aiko memaparkan tentang kebijakan tenaga kerja Jepang dalam rangka pembangunan infrasruktur yang akan meningkatkan hasil produksi. Kebijakan tenaga kerja ini yang kelak dikenal dengan istilah Romusha yang bermakna seorang pekerja (mayoritas petani desa) yang melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar.
Dalam rangka mengendalikan Massa dan juga ekonomi, Jepang membuat kebijakan Tonarigumi dan Kumiai. Tonarigumi atau rukun tetangga diumumkan pertama kali pada 11 Januari 1944. Bagi Jepang, Tonarigumi merupakan unit terrendah untuk melakukan kontrol dan memobilisasi penduduk (hal. 211).
Kumiai adalah koperasi gaya Jepang, menurut Aiko Kumiai bertindak sebagai unit dasar untuk memanipulasi seluruh struktur perekonomian yang dikendalikan semasa perang. Dengan kebijakan ini, pada agustus 1943 jumlah koperasi di Karesidenan Priangan (Jawa barat, pen.) meningkat dari 311 menjadi 390 dan terus meningkat hingga akhir 1944.
Bagian kedua : Usaha propaganda dan mobilisasi penduduk
Pada bagian ini Aiko banyak mengulas tentang berbagai media dan teknik propaganda Jepang untuk melancarkan misinya di Indonesia. Pada bagian ini Aiko menggunakan pendekatan Strukturis dengan memadankan Stuktural dan Individual. Struktur berupa kebijakan propaganda, dan Individual (Agen) berupa mobilisasi dan Indoktrinasi terhadap para ulama di Indonesia melalui program Latihan Alim Ulama yang diselenggarakan oleh pemerintahan militer Jepang.
Ada satu hal yang perlu kita pelajari tentang cara pandang Jepang terhadap Islam. Sejatinya upaya Jepang mempelajari Islam sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pendudukan pada 1942, hal ini disebabkan oleh Jumlah warga Jepang yang beragama Islam sangat minim sehingga pengetahuan Jepang mengenai Islam pun tidak banyak.
Minat pemerintah Jepang untuk mempelajari Islam menurut Aiko telah berlangsung sejak 1930-an, ditandai dengan pengiriman pertama rombongan mahasiswa Jepang yang akan belajar ke Mesir dan Arab pada tahun 1935, serta pembangunan Masjid di Kobe dan Tokyo pada 1938. Bahkan di Tahun yang sama diselenggarakan sebuah Konferensi Islam sedunia di Tokyo.
Ketika memasuki Indonesia, maka modal pengetahuan Jepang tentang Islam sedikit bermanfaat bagi mereka, itulah sebabnya Jepang menaruh perhatian khusus dan juga “ketakutan” pada kekuatan Islam di Indonesia. Sejarah panjang perjuangan Islam melawan kolonialisme sejak Portugis hingga Belanda agaknya menjadi bahan inspirasi Jepang dalam membuat propaganda dan meminimalisir potensi perlawanan yang akan dilakukan oleh para ulama di Indonesia.
Ketakutan terhadap Islam juga nampak dari Dokumen Senryochi Gunsei Fisshi Yoko “Prinsip-prinsip mengenai pemerintahan militer di Wilayah Pendudukan” yang dikeluarkan pada 14 Maret 1942. Adapun salah satu point yang disampaikan adalah :
Agama-agama, sebagaimana kebiasaan yang ada dan berlaku, harus dihormati sejauh mungkin untuk menjaga kestabilan pikiran rakyat dan membuat mereka mau bekerja sama. Mengenai kaum muslim, harus diberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkram pikiran rakyat.
Bagaimana Jepang mengeliminir potensi perlawanan Muslim di Indonesia? pertanyaan ini cukup terjawab dari berbagai dokumen yang ditemukan oleh Aiko dalam bukunya. Selama masa masa pendudukan, Jepang melakukan 17 kali kursus Latihan Alim Ulama. Dalam kurun waktu tersebut sebanyak 1021 ulama telah menjadi alumni kursus yang diselenggarakan selama sebulan. data menunjukkan Jumlah terbesar adalah Karesidenan Cirebon sebanyak 80 peserta, sedangkan Karesidenan Surakarta menempati jumlah terkecil yaitu 36 peserta.
Tujuan akhir yang diharapkan Jepang usai mengikuti kursus ini adalah para ulama yang umumnya menjadi simpul masyarakat akar rumput menjadi agen-agen propaganda Jepang dan menyuarakan prinsip-prinsip kooperatif terhadap Jepang. Aiko juga menggambarkan mengenai struktur kurikulum kursus yang diberikan dan cenderung mengarahkan pada upaya memanfaatkan Indonesia sebagai bagian dari pendukung Jepang dalam perang dunia II.
Usai mengikuti kursus peserta mendapatkan semacam ijazah yang kemudian justru memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi psikologis sebagai bukti telah mengikuti pelatihan Jepang dan membuat gambaran di masyarakat “seakan-akan” Kyai yang telah mengikuti kursus tersebut adalah orang-orang yang kooperatif dan mau bekerja sama dengan Jepang. dan kedua, Dimensi sosial yang justru sangat bermanfaat bagi para ulama yang anti dengan Jepang. Disaat ada dinas pemerintah setempat yang berusaha mencampuri rapat-rapat serta ceramah keagamaannya, Ijazah tersebut berguna sebagai bukti legal formal bahwa yang bersangkutan diperkenankan untuk bergerak dengan leluasa karena telah diizinkan Jepang.
Bagian Ketiga : Masyarakat Desa Terguncang
Pada bagian akhir ini, Aiko Kurasawa mulai menjelaskan tentang titik balik dari pendudukan Jepang di Jawa. Jika pada bagian pertama kita dapat melihat proses penetrasi dan adaptasi Jepang dengan karakter Indonesia dan pada bagian kedua kita dapat melihat kebijakan-kebijakan Jepang untuk “menjaga” Jawa tetap kondusif, maka pada bagian akhir ini pembaca akan mulai melihat gerakan-gerakan yang mengarah pada upaya pengusiran Jepang dari Indonesia.
Skema pergerakan hingga akhirnya berujung pemberontakan diawali dengan Transformasi yang terjadi pada pangreh praja. Pangreh Praja yang secara harfiah berarti penguasa kerajaan pada masa Belanda di jaga dengan baik, sebab Pangreh Praja berada pada persimpangan antara kekuasaan Kolonial Belanda dengan kekuasaan tradisional.
Pangreh Praja di akar rumput pada masa Belanda adalah orang-orang dari golongan Priyai yang dapat dimanfaatkan sebagai kepanjangan tangan kolonial Belanda. Dengan demikian terjadi suatu koalisi kekuasaan yang unik, yakni Pangreh Praja sebagai penguasa tradisional langsung Masyarakat dan Belanda sebagai penguasa tidak langsung masyarakat. Meskipun demikian, tetap terjadi perbedaan gaji antara penguasa Belanda dengan pribumi pada level yang sama, sebagaimana dipaparkan Aiko sebagai berikut :
Pribumi
Eropa
Regent/Bupati F. 12.000
Asisten Resident F.7.200
Wedana F. 2.500
Controleur F. 3.600-4.800
Asisten Wedana 780-1.200
Aspirant Controleur F. 2.700
Pangreh Praja pada Masa Jepang
Pangreh Praja pada masa Jepang mulai mengalami transformasi. Karena di masa ini Jepang seringkali mengambil posisi bertentangan dengan Pangreh praja, bagi Jepang Pangreh Praja tak ubahnya dengan “antek-antek barat” yang telah sangat terpengaruh oleh kebudayaan barat dalam cara berfikirnya, pola tingkah laku maupun gaya hidupnya sehingga tampak terlihat sebagai orang-orang yang pro Belanda dan sangat feodal.
Melihat fenomena ini, Jepang cenderung mengambil peluang bekerja sama dengan kelompok yang dianggap lebih kooperatif dan terasingkan pada masa Belanda. Diantara kelompok-kelompok tersebut adalah golongan nasionalis dan Islam. kebijakan ini menimbulkan dua dampak sekaligus, yaitu terbukanya peluang bagi golongan Nasionalis dan Islam serta diwaktu yang bersamaan turunlah pula status Pangreh Praja.
Turunnya status pangreh praja harus dimaknai dengan turunnya salah satu dari dua status yang selama masa kolonial Belanda melekat pada mereka. dua status tersebut adalah status “Raja kecil” atau simpul-simpul masyarakat tradisional yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, serta status “Pegawai negeri” yakni, pembantu pekerjaan pemerintahan kolonial.
Pangreh Praja pada masa Jepang hanya memiliki satu status saja, yakni pegawai negeri. Ststus raja kecil dihilangkan, pola pemilihan pangreh praja pun tidak lagi berdasarkan aspek keturunan priyai atau non-priyai, melainkan kompetensi yang dimiliki. Hal ini tentu sangat membantu Jepang, sebab disaat kapasitas dan kompetensi pangreh praja di masa Jepang ditingkatkan, disaat itu pangreh praja yang dimiliki Jepang adalah pangreh praja yang cakap dalam bekerja.
Staf administrasi berkebangsaan Belanda pada masa Belanda jauh lebih banyak daripada golongan pribumi. Sebaliknya, di masa Jepang staf pribumi jauh lebih banyak, terlebih lagi disuasana perang dunia II yang mengalami pasang surut dan seringkali jalur laut bermasalah, dengan kondisi yang buruk, komunikasi antara Jepang dengan jawa pun memburuk sehingga pemerintah Jepang pada saat itu sangat bergantung kepada para pegawai negeri di Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, peran-peran kunci yang pada awalnya diberikan kepada golongan nasionalis dan Islam mengalami banyak hambatan ketika akan masuk ke akar rumput. Propaganda-propaganda yang “dititipkan” Jepang kepada dua kelompok ini terhambat ketika masuk ke wilayah akar rumput. Misalnya, ketika Jepang melakukan perekrutan Romusha di kalangan petani-petani Jawa.
Pada tahap awal indoktrinasi peran golongan nasionalis dan Islam dianggap cukup efektif, namun ketika masuk pada tahapan mobilisasi golongan nasionalis dan Islam dianggap tidak mampu melakukannya. Hal ini menggambarkan bahwa ada suatu batas antara dunia golongan nasionalis dan para petani, Bahkan Aiko menyatakan bahwa pernah ia bertanya pada beberapa kelompok petani desa apakah mereka pernah mendengar nama Sukarno sebelum proklamasi kemerdekaan? hampir seluruh penduduk desa menyatakan belum pernah mendengar nama Sukarno.
Melihat fenomena ini Jepang meningkatkan peran para Pangreh Praja, dalam hal perekrutan Romusha misalnya peran pangreh Praja diarahkan terutama untuk menangani pendaftaran dan pengangkutan mereka. demikian juga seterusnya, dalam proses pembentukan Keibodan dan seinenden serta organisasi semi militer lainnya peran pangreh Praja cukup bisa diandalkan oleh pemerintah Jepang.
Sebagaimana telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, Pangreh praja dimasa Jepang mengalami pengurangan makna, sebab mereka dijadikan sebatas pegawai negeri oleh Jepang. apakah kemudian para pangreh Praja ini menuruti kehendak Jepang? nyatanya tidak selalu, hal ini disebabkan oleh dilema yang dihadapi banyak pangreh praja.
Derajat Pangreh Praja
“Pangkate Ratu, Cangkeme Asu” –Berpangkat Raja, bermulut Anjing- Kalimat yang kasar ini kerap muncul sebagai hujatan dari kalangan petani kepada pangreh praja. Mengapa demikian? Pangreh Praja di masa Jepang “dipaksa” untuk menghilangkan sifat feodal mereka. Kehidupan yang mewah, mobil yang layak, perhiasan yang melekat di lengan mereka dihilangkan dengan berbagai aturan Jepang terhadap pangreh Praja. Bahkan dalam beberapa situasi Pangreh Praja harus melakukan urusan-urusan teknis seperti terjun ke sawah, mengumpulkan padi hasil pertanian dari lumbung-lumbung pertanian.
Mobil yang dimiliki oleh pangreh praja juga harus diserahkan kepada Jepang, hal ini membuat status pangreh Praja di mata masyarakat terus menurun disaat kebencian masyarakat terhadap pangreh praja meningkat. Kondisi harus mematuhi Jepang dan diturunkan statusnya menurut Aiko mengakibatkan kinerja Pangreh Praja kian menurun hingga akhirnya terjadi krisis kepemimpinan di berbagai desa di Indonesia.
Krisis kepemimpinan ini dengan sendirinya membuka celah kemunculan pemimpin-pemimpin alternatif yang mampu memobilisasi massa dan menanamkan kebencian kepada Jepang. pada kondisi seperti inilah kemudian figur-figur ulama dan kyai di banyak pesantren menguat sehingga banyak diantara mereka yang pada akhir masa perang menjadi motor-motor penggerak pemberontakan kepada Jepang hingga akhirnya Jepang meninggalkan Indonesia.
Resensi Fahmi Irhamsyah:
Resensi Buku Sejarah Kuasa Jepang di Jawa (1942-1945)
Buku ini merupakan disertasi Aiko Kurasawa dalam memperoleh gelar Ph.D. di Cornell University Amerika Serikat pada tahun 1988. Disertasi Asli Aiko berjumlah 776 halaman dengan judul Mobilization and control : A study of social change in Rural Java (1942-1945). Diterbitkan pertama kali di Jepang pada tahun 1992 dengan Judul Nihon Senryoka no Jawa Noson no hen’yo (Tokyo:Sosisha, 1992) “Transformasi pedesaan di Jawa pada masa Pendudukan Jepang”. Pada penerbitan perdananya di Jepang buku ini memiliki ketebalan 714 halaman.
Menurut Aiko Kurasawa saat penerbitan perdananya buku ini bukanlah tanpa masalah, Aiko menjelaskan bahwa di awal penerbitannya Aiko banyak di cap sebagai komunis oleh pemerintah Jepang –khususnya kelompok birokrat tua- sebab dalam penulisannya Aiko cenderung menggunakan pendekatan Indonesia sentris, bukan Jepang Sentris sehingga ketika menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Jawa misalnya, gambaran Jepang sebagai penjajah sangat terlihat. Hal ini menimbulkan ketidak sukaan pemerintah Jepang pada Aiko, sebab bagi Jepang kehadiran mereka ke Jawa justru membantu Indonesia terbebas dari penjajahan Belanda. Mengapa? pemerintah Jepang beralasan mereka berkontribusi dalam mendidik militer dan mengenalkan sistem pertanian modern di Jawa sehingga bangsa Indonesia siap untuk merdeka.
Komunitas Bambu menerbitkan buku ini pada bulan Januari 2015. Tanggal 27 Februari 2015 Komunitas Bambu bekerja sama dengan Freedom Institute mengadakan diskusi dan launching buku ini. Pada kesempatan tersebut buku setebal 611 halaman ini diulas oleh Prof. Aiko Kurasawa sebagai penulis dan Prof. Susanto Zuhdi sebagai reviewer.
Batasan Penelitian
Aiko Kurasawa menceritakan dengan detail mengenai proses transformasi sosial yang terjadi di Jawa pada masa pendudukan Jepang. Batasan Awal penelitiannya adalah 1942 disaat Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia sebagai bagian dari proses ekspansi Fasisme Jepang di wilayah Asia Timur Raya. Batasan akhir dari penelitian ini adalah 1945 disaat Jepang terpaksa menyerah tanpa syarat kepada sekutu pasca pengeboman Nagasaki dan Hirosima sehingga berdampak pula pada pengambil alihan kekuasaan di Indonesia oleh para tokoh Proklamasi dan menyebabkan Indonesia merdeka pada tahun 1945.
Profesor bidang Sejarah Sosial Ekonomi ini membagi bukunya kedalam tiga bagian yang saling berkesinambungan satu sama lain dan akan penulis paparkan satu persatu. Dengan membaca bagian-bagian itu secara runut dari pertama hingga akhir, pembaca akan memahami dengan jelas bahwa narasi pendudukan Jepang di Jawa memang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam juga sumber daya manusia –khususnya di Jawa- untuk memenangkan perang di Asia Tenggara.
Bagian Pertama : Dampak Kebijakan Jepang terhadap Desa
Pada bagian ini, nampak sekali bahwa Aiko menggunakan pendekatan struktural, sebab kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jepang merupakan jawaban atas fenomena global yang sedang terjadi di dunia pada masa itu ; perang Dunia II. Jepang merespon fenomena tersebut dengan membuat beberapa kebijakan yang dampaknya sangat terasa di berbagai desa di Jawa.
Melipatgandakan hasil
Slogan yang kerap didengung-dengungkan oleh Jepang terkait dengan pertanian adalah melipatgandakan hasil. Program ini dilakukan Jepang karena melihat potensi Jawa yang luar bisa besar dengan tanah pertanian relatif subur serta tenaga kerja intensif yang banyak. Kebijakan melipatgandakan hasil berada dalam doktrin Kinkyu Shokuryo Taisaku ( Tindakan-tindakan mendesak mengenai bahan makanan). Di bawah peraturan ini, program pemerintah dalam meningkatkan produksi makanan dipusatkan pada (a) pengenalan jenis padi baru, (b) inovasi teknik-teknik penanaman, (c) propaganda dan latihan yang ditujukan bagi petani.
Sebelum kedatangan Jepang, pertanian di Jawa umumnya hanya mengenal dua jenis padi yaitu padi cere (padi yang tidak berambut) dan padi bulu (padi berambut). Masyarakat di Jawa umumnya lebuh menyukai padi bulu dikarenakan rasanya lebih enak jika dibandingkan dengan padi cere. Namun bagi pemerintah Jepang, padi bulu dianggap kurang sejalan dengan kepentingannya, sebab padi Bulu tingkat produksinya lebih rendah dari padi cere, dan tingkat ketahanan terhadap musim keringnya lebih rendah.
Menyikapi hal tersebut, Jepang melaukan penelitian intensif di Bogor, Noji Shinkenjo (Stasiun percobaan pertanian). Hasilnya adalah, salah satu jenis padi yang ditawarkan oleh stasiun ini adalah beras horai Taiwan. Padi ini direkomendasikan karena waktu untuk memanennya lebih pendek sehingga kebutuhan produksi beras yang banyak bisa tercukupi dengan baik. Pemerintah Jepang menunjuk beberapa karesidenan seperti Cirebon dan Kedu untuk menanam bibit padi baru ini, dan bibitnya dibagikan secara gratis kepada masyarakat.
Jepang juga memperkenalkan inovasi teknik penanaman padi pada masyarakat pertanian di Jawa. Sebelum kedatangan Jepang, para petani terbiasa menanam dengan acak (tidak menurut garis lurus) hal ini menurut Jepang menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas pertanian, sehingga Jepang mengenalkan sistem penanaman padi secara garis lurus dengan jarak tanam tertentu di antara bibit-bibit tersebut. Pada masyarakat pertanian hal ini diistilahkan dengan Larikan.
Jarak tanam yang ideal untuk pertanian di Indonesia adalah 20cm, dalam rangka memudahkan pengukurannya, dua orang petani diminta memegang sebuah tali panjang dengan simpul pada setiap 20cm. Kemudian petani lainnya menanam satu demi satu menurut tanda-tanda pada tali tersebut. Kedalaman bibit pun diperintahkan agar tidak lebih dari 2cm, serta jangan membiarkan tanaman terlalu besar ditempat pembibitan sebelum dipindahkan dengan waktu ideal 20 dan 25 hari setelah penebaran bibit.
Pada sektor perkebunan, Jepang juga melarang konsep penanaman tumpang sari. Sebelum kedatangan Jepang masyarakat Jawa biasa menanam lebih dari satu jenis tanaman pada satu wilayah tertentu, dengan tujuan agar jika terjadi cuaca yang tidak diharapkan dan satu jenis tanaman rusak, maka masih ada jenis tanaman lainnya yang dapat diharapkan. Sikap Jepang yang malarang tumpang sari, bahkan tidak segan untuk memerintahkan petani agar mencabut salah satu tanamannya menimbulkan ketidak sukaan masyarakat petani pada Jepang.
Kebencian petani pada Jepang menimbulkan keinginan balas dendam, sehingga menurut Aiko ketika Jepang menyerah sempat terjadi pembunuhan kepada Kucho (kepala desa) dikecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, ia terbunuh karena sering bertindak keras terhadap petani dalam melarang tumpang sari.
Seluruh rangkaian yang telah penulis ulas di atas pada akhirnya menyebabkan transformasi pertanian. Masyarakat petani semakin memahami tentang berbagai cara meningkatkan produksi pertanian di lahan mereka, namun apakah kegiatan meningkatkan hasil produksi ini berhasil? ternyata tidak!
Hasil produksi pertanian pada masa Jepang ternyata jauh dari hasil yang diharapkan, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan ternyata produksi padi justru mengalami penurunan setiap tahunnya selamasa masa pendudukan Jepang. Sebab konsep pertanian yang telah dirancang dengan baik oleh para insinyur pertanian Jepang tidak selalu sejalan dengan kehendak pemerintah Militer serta Iklim dan cuaca selama pendudukan Jepang.
Selama kurun waktu 1944 di wilayah Asia Tenggara curah hujan relatif rendah, hal ini mengakibatkan kondisi pertanian relatif menurun. Namun sejatinya, faktor cuaca bukanlah sebab utama penurunan produksi pertanian. Menurut Aiko terdapat beberapa faktor yang menyebabkan produksi pertanian menurun diantaranya adalah :
1. Kelangsungan Tenaga Kerja
Banyak petani laki-laki yang berbadan sehat pada masa Jepang dimobilisasi untuk pembangunan proyek-proyek pertahanan. Mereka dipekerjakan untuk membangun benteng, lubang perlindungan di pegunungan, menjadi Romusha serta mengikuti latihan semi militer sehingga waktu intensif para petani ini untuk mengatasi pertanian relatif rendah.
2. Kelangkaan sapi
Kelangkaan sapi karena kepentingan militer juga membuat pertanian menjadi kurang efektif. Pada masa pendudukan Jepang, beberapa desa harus menyerahkan dua ekor sapi kepada Jepang, selain itu disebuah desa tiap KK hanya diperkenankan memiliki satu ekor sapi, biaya sewa sapi pun menjadi mahal. Karenanya aktivitas pembajakan tanah tidak berlangsung dengan baik.
3. Hama Tikus dan memburuknya infrastruktur
Faktor hama dan buruknya infrastruktur juga menjadi beberapa alasan yang turut serta menjawab pertanyaan tentang menurunnya produksi pertanian pada masa Jepang.
4. Faktor Komunikasi antara petugas lapangan dengan Pejabat Militer
Dalam pembuatan kebijakan pertanian di Jawa ternyata pandagangan para ahli-ahli pertanian kurang mendapatkan tempat sebab akses komunikasi para insinyur pertanian dengan kolonel di markas besarnya sangat renggang, bahkan seorang insinyur yang diwawancarai oleh Aiko menyatakan bahwa tidak ada komunikasi antara pimpinan militer tertinggi dan pejabat di lapangan.
Kebijakan wajib serah padi yang berlangsung pada masa Jepang juga dibahas pada bagian pertama, Aiko menjelaskan dengan lugas mengenai kerangka kebijakan beras Jepang hingga dampak yang dirasakan oleh banyak petani di Jawa seperti kemiskinan dan berbagai penderitaan lainnya.
Pada bagian ini juga Aiko memaparkan tentang kebijakan tenaga kerja Jepang dalam rangka pembangunan infrasruktur yang akan meningkatkan hasil produksi. Kebijakan tenaga kerja ini yang kelak dikenal dengan istilah Romusha yang bermakna seorang pekerja (mayoritas petani desa) yang melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar.
Dalam rangka mengendalikan Massa dan juga ekonomi, Jepang membuat kebijakan Tonarigumi dan Kumiai. Tonarigumi atau rukun tetangga diumumkan pertama kali pada 11 Januari 1944. Bagi Jepang, Tonarigumi merupakan unit terrendah untuk melakukan kontrol dan memobilisasi penduduk (hal. 211).
Kumiai adalah koperasi gaya Jepang, menurut Aiko Kumiai bertindak sebagai unit dasar untuk memanipulasi seluruh struktur perekonomian yang dikendalikan semasa perang. Dengan kebijakan ini, pada agustus 1943 jumlah koperasi di Karesidenan Priangan (Jawa barat, pen.) meningkat dari 311 menjadi 390 dan terus meningkat hingga akhir 1944.
Bagian kedua : Usaha propaganda dan mobilisasi penduduk
Pada bagian ini Aiko banyak mengulas tentang berbagai media dan teknik propaganda Jepang untuk melancarkan misinya di Indonesia. Pada bagian ini Aiko menggunakan pendekatan Strukturis dengan memadankan Stuktural dan Individual. Struktur berupa kebijakan propaganda, dan Individual (Agen) berupa mobilisasi dan Indoktrinasi terhadap para ulama di Indonesia melalui program Latihan Alim Ulama yang diselenggarakan oleh pemerintahan militer Jepang.
Ada satu hal yang perlu kita pelajari tentang cara pandang Jepang terhadap Islam. Sejatinya upaya Jepang mempelajari Islam sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pendudukan pada 1942, hal ini disebabkan oleh Jumlah warga Jepang yang beragama Islam sangat minim sehingga pengetahuan Jepang mengenai Islam pun tidak banyak.
Minat pemerintah Jepang untuk mempelajari Islam menurut Aiko telah berlangsung sejak 1930-an, ditandai dengan pengiriman pertama rombongan mahasiswa Jepang yang akan belajar ke Mesir dan Arab pada tahun 1935, serta pembangunan Masjid di Kobe dan Tokyo pada 1938. Bahkan di Tahun yang sama diselenggarakan sebuah Konferensi Islam sedunia di Tokyo.
Ketika memasuki Indonesia, maka modal pengetahuan Jepang tentang Islam sedikit bermanfaat bagi mereka, itulah sebabnya Jepang menaruh perhatian khusus dan juga “ketakutan” pada kekuatan Islam di Indonesia. Sejarah panjang perjuangan Islam melawan kolonialisme sejak Portugis hingga Belanda agaknya menjadi bahan inspirasi Jepang dalam membuat propaganda dan meminimalisir potensi perlawanan yang akan dilakukan oleh para ulama di Indonesia.
Ketakutan terhadap Islam juga nampak dari Dokumen Senryochi Gunsei Fisshi Yoko “Prinsip-prinsip mengenai pemerintahan militer di Wilayah Pendudukan” yang dikeluarkan pada 14 Maret 1942. Adapun salah satu point yang disampaikan adalah :
Agama-agama, sebagaimana kebiasaan yang ada dan berlaku, harus dihormati sejauh mungkin untuk menjaga kestabilan pikiran rakyat dan membuat mereka mau bekerja sama. Mengenai kaum muslim, harus diberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkram pikiran rakyat.
Bagaimana Jepang mengeliminir potensi perlawanan Muslim di Indonesia? pertanyaan ini cukup terjawab dari berbagai dokumen yang ditemukan oleh Aiko dalam bukunya. Selama masa masa pendudukan, Jepang melakukan 17 kali kursus Latihan Alim Ulama. Dalam kurun waktu tersebut sebanyak 1021 ulama telah menjadi alumni kursus yang diselenggarakan selama sebulan. data menunjukkan Jumlah terbesar adalah Karesidenan Cirebon sebanyak 80 peserta, sedangkan Karesidenan Surakarta menempati jumlah terkecil yaitu 36 peserta.
Tujuan akhir yang diharapkan Jepang usai mengikuti kursus ini adalah para ulama yang umumnya menjadi simpul masyarakat akar rumput menjadi agen-agen propaganda Jepang dan menyuarakan prinsip-prinsip kooperatif terhadap Jepang. Aiko juga menggambarkan mengenai struktur kurikulum kursus yang diberikan dan cenderung mengarahkan pada upaya memanfaatkan Indonesia sebagai bagian dari pendukung Jepang dalam perang dunia II.
Usai mengikuti kursus peserta mendapatkan semacam ijazah yang kemudian justru memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi psikologis sebagai bukti telah mengikuti pelatihan Jepang dan membuat gambaran di masyarakat “seakan-akan” Kyai yang telah mengikuti kursus tersebut adalah orang-orang yang kooperatif dan mau bekerja sama dengan Jepang. dan kedua, Dimensi sosial yang justru sangat bermanfaat bagi para ulama yang anti dengan Jepang. Disaat ada dinas pemerintah setempat yang berusaha mencampuri rapat-rapat serta ceramah keagamaannya, Ijazah tersebut berguna sebagai bukti legal formal bahwa yang bersangkutan diperkenankan untuk bergerak dengan leluasa karena telah diizinkan Jepang.
Bagian Ketiga : Masyarakat Desa Terguncang
Pada bagian akhir ini, Aiko Kurasawa mulai menjelaskan tentang titik balik dari pendudukan Jepang di Jawa. Jika pada bagian pertama kita dapat melihat proses penetrasi dan adaptasi Jepang dengan karakter Indonesia dan pada bagian kedua kita dapat melihat kebijakan-kebijakan Jepang untuk “menjaga” Jawa tetap kondusif, maka pada bagian akhir ini pembaca akan mulai melihat gerakan-gerakan yang mengarah pada upaya pengusiran Jepang dari Indonesia.
Skema pergerakan hingga akhirnya berujung pemberontakan diawali dengan Transformasi yang terjadi pada pangreh praja. Pangreh Praja yang secara harfiah berarti penguasa kerajaan pada masa Belanda di jaga dengan baik, sebab Pangreh Praja berada pada persimpangan antara kekuasaan Kolonial Belanda dengan kekuasaan tradisional.
Pangreh Praja di akar rumput pada masa Belanda adalah orang-orang dari golongan Priyai yang dapat dimanfaatkan sebagai kepanjangan tangan kolonial Belanda. Dengan demikian terjadi suatu koalisi kekuasaan yang unik, yakni Pangreh Praja sebagai penguasa tradisional langsung Masyarakat dan Belanda sebagai penguasa tidak langsung masyarakat. Meskipun demikian, tetap terjadi perbedaan gaji antara penguasa Belanda dengan pribumi pada level yang sama, sebagaimana dipaparkan Aiko sebagai berikut :
Pribumi
Eropa
Regent/Bupati F. 12.000
Asisten Resident F.7.200
Wedana F. 2.500
Controleur F. 3.600-4.800
Asisten Wedana 780-1.200
Aspirant Controleur F. 2.700
Pangreh Praja pada Masa Jepang
Pangreh Praja pada masa Jepang mulai mengalami transformasi. Karena di masa ini Jepang seringkali mengambil posisi bertentangan dengan Pangreh praja, bagi Jepang Pangreh Praja tak ubahnya dengan “antek-antek barat” yang telah sangat terpengaruh oleh kebudayaan barat dalam cara berfikirnya, pola tingkah laku maupun gaya hidupnya sehingga tampak terlihat sebagai orang-orang yang pro Belanda dan sangat feodal.
Melihat fenomena ini, Jepang cenderung mengambil peluang bekerja sama dengan kelompok yang dianggap lebih kooperatif dan terasingkan pada masa Belanda. Diantara kelompok-kelompok tersebut adalah golongan nasionalis dan Islam. kebijakan ini menimbulkan dua dampak sekaligus, yaitu terbukanya peluang bagi golongan Nasionalis dan Islam serta diwaktu yang bersamaan turunlah pula status Pangreh Praja.
Turunnya status pangreh praja harus dimaknai dengan turunnya salah satu dari dua status yang selama masa kolonial Belanda melekat pada mereka. dua status tersebut adalah status “Raja kecil” atau simpul-simpul masyarakat tradisional yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, serta status “Pegawai negeri” yakni, pembantu pekerjaan pemerintahan kolonial.
Pangreh Praja pada masa Jepang hanya memiliki satu status saja, yakni pegawai negeri. Ststus raja kecil dihilangkan, pola pemilihan pangreh praja pun tidak lagi berdasarkan aspek keturunan priyai atau non-priyai, melainkan kompetensi yang dimiliki. Hal ini tentu sangat membantu Jepang, sebab disaat kapasitas dan kompetensi pangreh praja di masa Jepang ditingkatkan, disaat itu pangreh praja yang dimiliki Jepang adalah pangreh praja yang cakap dalam bekerja.
Staf administrasi berkebangsaan Belanda pada masa Belanda jauh lebih banyak daripada golongan pribumi. Sebaliknya, di masa Jepang staf pribumi jauh lebih banyak, terlebih lagi disuasana perang dunia II yang mengalami pasang surut dan seringkali jalur laut bermasalah, dengan kondisi yang buruk, komunikasi antara Jepang dengan jawa pun memburuk sehingga pemerintah Jepang pada saat itu sangat bergantung kepada para pegawai negeri di Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, peran-peran kunci yang pada awalnya diberikan kepada golongan nasionalis dan Islam mengalami banyak hambatan ketika akan masuk ke akar rumput. Propaganda-propaganda yang “dititipkan” Jepang kepada dua kelompok ini terhambat ketika masuk ke wilayah akar rumput. Misalnya, ketika Jepang melakukan perekrutan Romusha di kalangan petani-petani Jawa.
Pada tahap awal indoktrinasi peran golongan nasionalis dan Islam dianggap cukup efektif, namun ketika masuk pada tahapan mobilisasi golongan nasionalis dan Islam dianggap tidak mampu melakukannya. Hal ini menggambarkan bahwa ada suatu batas antara dunia golongan nasionalis dan para petani, Bahkan Aiko menyatakan bahwa pernah ia bertanya pada beberapa kelompok petani desa apakah mereka pernah mendengar nama Sukarno sebelum proklamasi kemerdekaan? hampir seluruh penduduk desa menyatakan belum pernah mendengar nama Sukarno.
Melihat fenomena ini Jepang meningkatkan peran para Pangreh Praja, dalam hal perekrutan Romusha misalnya peran pangreh Praja diarahkan terutama untuk menangani pendaftaran dan pengangkutan mereka. demikian juga seterusnya, dalam proses pembentukan Keibodan dan seinenden serta organisasi semi militer lainnya peran pangreh Praja cukup bisa diandalkan oleh pemerintah Jepang.
Sebagaimana telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, Pangreh praja dimasa Jepang mengalami pengurangan makna, sebab mereka dijadikan sebatas pegawai negeri oleh Jepang. apakah kemudian para pangreh Praja ini menuruti kehendak Jepang? nyatanya tidak selalu, hal ini disebabkan oleh dilema yang dihadapi banyak pangreh praja.
Derajat Pangreh Praja
“Pangkate Ratu, Cangkeme Asu” –Berpangkat Raja, bermulut Anjing- Kalimat yang kasar ini kerap muncul sebagai hujatan dari kalangan petani kepada pangreh praja. Mengapa demikian? Pangreh Praja di masa Jepang “dipaksa” untuk menghilangkan sifat feodal mereka. Kehidupan yang mewah, mobil yang layak, perhiasan yang melekat di lengan mereka dihilangkan dengan berbagai aturan Jepang terhadap pangreh Praja. Bahkan dalam beberapa situasi Pangreh Praja harus melakukan urusan-urusan teknis seperti terjun ke sawah, mengumpulkan padi hasil pertanian dari lumbung-lumbung pertanian.
Mobil yang dimiliki oleh pangreh praja juga harus diserahkan kepada Jepang, hal ini membuat status pangreh Praja di mata masyarakat terus menurun disaat kebencian masyarakat terhadap pangreh praja meningkat. Kondisi harus mematuhi Jepang dan diturunkan statusnya menurut Aiko mengakibatkan kinerja Pangreh Praja kian menurun hingga akhirnya terjadi krisis kepemimpinan di berbagai desa di Indonesia.
Krisis kepemimpinan ini dengan sendirinya membuka celah kemunculan pemimpin-pemimpin alternatif yang mampu memobilisasi massa dan menanamkan kebencian kepada Jepang. pada kondisi seperti inilah kemudian figur-figur ulama dan kyai di banyak pesantren menguat sehingga banyak diantara mereka yang pada akhir masa perang menjadi motor-motor penggerak pemberontakan kepada Jepang hingga akhirnya Jepang meninggalkan Indonesia.
Selasa, 05 Mei 2015
Lukisan Bagus Warsono kian digemari
Lukisan Bebek makin digemari
Seorang pedagang goreng bebek mampir di sanggar Rg Bagus warsono. Ia sengaja datang untuk membeli sebuah lukisan. Sang pelukis merasa aneh, namun disambutnya pedagang goreng bebek yang mangkal di indramayu itu. Katanya untuk oleh-oleh di rumahsebagai pajangan dinding. Sang pelukis yang menjumpai pembeli seperti ini tidak memberikan harga. Akhirnya pedagang bebek goreng itu memberinya uang 250 ribu untuk sebuah lukisan bebek yang dipilihnya. Setelah bercerita beberapa saat barulah tahu bahwa orang itu adalah orang Lamongan Jawa timur.
Di sangar Pelukis Bagus Warsono yang bernama Meronte Jaring di Indramayu ini pelukis ini tinggal dengan sangat sederhana, kesibukannya disamping melukis adalah mengasuh anak-anak usia sekolah dasar untuk belajar menggambar serta ketrampilan tradisional dari janur kelapa.
Sabtu, 02 Mei 2015
Selamat Berbahagia di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2015 untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan se Indonesia
.jpg)
.jpg)
sebuah anggran yang sangat besar (20 % lebih dari anggran nasional)
tapi masih banyak keluarga guru hidup memprihatinkan dan sangat kekurangan !!
Anggaran Pendidikan besar tapi ironis sekali biaya sekolah masih mahal dan banyak bocornya lagi bahkan rawan dikorupsi !!!
53.278,5 M adalah anggaran Kemendikbud 2015
(Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR.RAPBN-P tersebut kemudian disetujui secara aklamasi pada sidang paripurna DPR-RI tanggal 13 Februari 2015.)
Untuk kita renungkan !
Di Hari Pendidikan Nasional
1. Gonta-ganti Kurikulum
2. Biaya Oprasional Sekolah (BOS) yang menghitung jumlah siswa per sekolah tetapi biaya sekolah tetap mahal
3. Sistem online pen-data-an pokok pendidikan tak seindah sistem manual
4. Rekrutment Guru tidak jelas
5. Banyak pengabdi pendidikan yang dibayar murah (guru sukarelawan) yang tidak diperhatikan
6. Kreatifitas siswa dibelenggu , percuma menciptakan ini itu
7. Dinas pendididikan di daerah hanya ribut rebutan Jabatan
8. Buku -buku siswa harus beli mahal
9. Tunjangan fungsional (sertifikasi) slalu terlambat
10. Program Mentri hanya slogan ferbalis.
.jpg)
.jpg)
Jumat, 01 Mei 2015
Langganan:
Postingan (Atom)