Jumat, 07 Desember 2012

GANTI MENTERI GANTIKU RIKULUM

JAKARTA – Rencana pemerintah menyusun kurikulum baru 2013 menuai banyak tentangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menganggap, penolakan-penolakan tersebut merupakan hal biasa. Bahkan dia menyebut, ada juga professor yang setuju dengan konsep kurikulum baru tersebut.

“Pak Muchlis, juga professor Matematika ITB, juga setuju, ada juga profesornya yang setuju, walaupun ada professor yang tidak setuju. Tidak usah terlalu terkecoh lah, ini professor yang tidak setuju, jelek-jelek saya professor juga setuju. Tidak apa-apa kalau ada yang punya pandangan beda, agar sempurna hidup itu,” kata Nuh, dalam konferensi pers di Kemdikbud, Kamis (6/12).

Nuh pada Kamis pekan depan juga berencana akan bertemu dengan Panja DPR RI untuk akan menyampaikan masalah perubahan kurikulum baru. Karena menurut dia, ada anggota Panja DPR RI yang tidak setuju dengan kurikulum baru yang tengah disiapkan. Nuh menegaskan, dia tetap akan memberikan penjelasan walaupun sebenarnya masalah kurikulum merupakan kewenangan pemerintah.

“Kemarin di DPR, meskipun ada Panja yang bilang tidak setuju, ndak apa-apa. Tapi perlu diingat, kurikulum wilayah pemerintah loh. Sampeyan ndak setuju dan apa-apa. Tapi kami tidak ingin berbenturan antara pemerintah dengan DPR. Sampeyan ndak usah ikut-ikut, tidak. Jadi silahkan (tidak setuju, red),” tutur Mohammad Nuh.

Sebelumnya, Menteri asal Jawa Timur ini juga menjelaskan dari hasil uji publik perubahan kurikulum itu sendiri tidak banyak yang keberatan. Mulai dari dari landasan pemikiran, strukturnya, jam dan seterusnya. Nah, yang sering jadi perhatian masyarakat justru berkaitan kesiapan implementasinya.

Dalam proses persiapan implementasi kurikulum baru itu sendiri, Nuh kembali menegaskan bahwa ada tiga hal yang dipersiapkan. Di antaranya yang paling mendasar yaitu terkait dengan buku, baik buku pegangan bagi guru maupun si murid. Kedua, pelatihan guru dan ketiga, administrasi tata kelola.

KURIKULUM BARU DIUJI PUBLIK

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh terus mengawal proses uji publik terhadap perubahan kurikulum pendidikan 2013. Dia mengklaim tidak ada lagi persoalan mendasar terkait kurikulum, kecuali masalah kesiapan implementasinya.

Mengacu data yang disampaikan Mendikbud dalam konferensi pers di Kemdikbud, Kamis (6/12), hingga pagi tadi situs yang disiapkan khusus untuk uji publik kurikulum baru telah diakses lebih dari 15.000 pembaca, dengan lebih dari 1300 komentar. Jumlah itu akan berkembang terus.

“Semua pandangannya kita apresiasi, ada yang setuju, setengah setuju, setuju dengan alasan hingga menolak. Gak apa-apa kalau ada yang punya pandangan berbeda, agar sempurna hidup itu,” ujar Nuh.

Kalau dicermati, lanjut dia, ada beberapa masukan dalam proses uji publik. Namun tidak banyak pihak yang keberatan. Hanya saja yang sering jadi perhatian masyarakat justru berkaitan kesiapan implementasinya. Sebab, banyak pihak menganggap guru belum siap menerapkan kurikulum baru.

“Apa yang dilakukan? Ya tentu persiapan. Jadi tema besarnya bagaimana kita mempersiapkannya, wilayah teknis itu. Artinya kurikulum bagus,” ujar Mendikbud.

Terkait persiapan implementasi kurikulum baru itu sendiri, Menteri asal Surabaya itu kembali menegaskan bahwa ada tiga hal yang dipersiapkan. Di antaranya yang paling mendasar terkait buku pegangan bagi guru maupun si murid, pelatihan guru, serta administrasi tata kelola.

Untuk buku pegangan, Kemdikbud justru sudah menyiapkannya. “Loh kok bisa kurikulum belum siap, buku sudah disiapkan? Tentu kita sudah paham perubahan yang mana sih, misalnya Matematika, dibanding dengan yang lalu yang berubah yang mana. Itu sudah bisa kita perkirakan dari diskusi-diskusi,” papar Nuh.

Sementara untuk pelatihan guru akan dilakukan secara bertahap dengan dua pendekatan, yakni bertahap dari sisi jenjang pendidikan atau bertahap dari wilayah sekolahnya. Artinya, guru yang berjumlah 2,9 juta orang tidak dilatih sekaligus karena dalam implementasi kurikulum, tahap awal akan dilakukan di kelas 1 dan IV (SD/MI), kelas VII (SMP/MTs), dan kelas X (SMA/SMK).

JANGAN-JANGAN CUMA UNTUNGKAN PEMERBIT BUKU

JAKARTA--Koalisi Pendidikan, praktisi pendidikan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia, orangtua murid, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) secara tegas menolak perubahan kurikulum pendidikan yang diatur dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 menjadi Kurikulum 2013.

Menurut Direktur Eksekutif Sekolah Tanpa Batas (STB), Bambang Wisudo, perubahan kurikulum tidak memiliki latar belakang yang kuat dan terkesan terburu-buru. Alih-alih menyempurnakan kurikulum yang ada, perubahan ini menuurtnya justru seperti membongkar secara keseluruhan kurikulum yang ada dan tidak dapat menjamin pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.

"Perubahan ini dilakukan secara reaktif tanpa ada visi yang jelas mengenai pendidikan. Perubahan ini hanya menguntungkan penerbit buku," kata Bambang dalam jumpa pers di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (5/12).

Sementara itu praktisi pendidikan dan tokoh agama, Romo Benny Susetyo mengungkapkan sebaiknya anggaran negara untuk kurikulum 2013 ini dipakai untuk meningkatkan kualitas guru dan memperbaiki infrastruktur pendidikan.

"Kita sebaiknya menyelamatkan anggaran negara. Kalau disiapkan buku untuk ini, tapi lalu program kurikulumnya tidak berhasil, mau dikemanakan buku-buku ini? Padahal sudah menggunakan anggaran," terang Romo Benny.

Hal serupa diungkapkan Jeirry Sumampow dari PGI. Ia mengatakan perubahan kurikulum yang bermasalah menjadi indikator kualitas masyarakat Indonesia pada lima hingga 10 tahun ke depan. Perubahan dinilai asal-asalan dan dipaksakan.

"Ini bukan masalah yang kecil, ini masalah masa depan bangsa. Capaiannya secara konkret itu gimana. Karena semuanya ngambang di kurikulum baru. Kurikulum ini penting karena menyangkut masa depan bangsa. Kami mengambil posisi menolak," tegas Jeirry.

Mereka juga mengajak masyarakat bergerak untuk menolak perubahan kurikulum tidak didasari oleh paradigma yang jelas mengenai pendidikan. Para pemeharti pendidikan ini mengungkap, orientasi pendidikan harus mengacu pada konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa bukan pada selera kebutuhan pasar.

KURIKULUM BARU DIUJI COBA DULU

JAKARTA – Empat tahapan uji publik kurikulum baru 2013 yang sedang dijalankan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai belum efektif. Seharusnya, Kementrian yang dipimpin Mohammad Nuh juga melakukan uji praktik yang justru akan lebih efektif karena bisa dilihat langsung dan dilakukan penilaian.

"Seharusnya Kemdikbud jangan hanya sebatas memanggil pakar atau tokoh pendidikan kemudian membahas tentang kurikulum tersebut. Itu kan hanya teori. Saya kira harus ada juga uji praktiknya,” kata Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR Raihan Iskandar, Kamis (7/12).

Raihan menuturkan, uji praktik perlu dilakukan. Misalnya diberlakukan selama satu atau setengah semester di seluruh provinsi mengingat hasil UKG yang rendah. Kemampuan guru kita baik konten maupun pendagogiknya masih sangat lemah.

Diketahui, pengembangan kurikulum baru ini dilakukan Kemdikbud dalam 4 tahap, yaitu penyusunan kurikulum secara internal di Kemdikbud, pemaparan desain kurikulum 2013 di hadapan Wakil Presiden, pelaksanaan uji publik, dan penyempurnaan. Di sana tidak ada muatan uji praktik.

“Uji praktik ini akan memberikan gambaran yang utuh terhadap kurikulum yang baru tersebut, sehingga kita semua bisa menilainya secara komprehensif pula. Misalnya untuk tingkat SD, Kurikulum 2013 ini menggunakan metode tematik-integratif dengan IPA sebagai objek utamanya.

Contohnya, selama 2 pekan siswa SD hanya mempelajari tentang air; ini yang namanya tematik. Ketika mempelajari air, siswa akan mempelajari siklus air, ini masuk IPA. Setelah itu mereka akan membahas air dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat, misalnya untuk irigasi seperti Subak di Bali, bagian ini masuk IPS.

Selain itu, siswa juga bisa mempelajari bahwa air itu ada yang tercemar dan bersih. Air yang bersih dan mensucikan bisa untuk wudhu dan shalat, ini pelajaran agama. “Teorinya memang begitu, tapi bentuk praktik nyatanya seperti apa belum terlihat,” jelas Raihan.

Karena itu, alangkah baiknya Kemdikbud juga dalam melakukan uji praktik ini melalukan benchmarking (pembandingan) ke sekolah-sekolah swasta yang memiliki pengalaman dengan metode pengajaran tematik. Uji praktik dan benchmarking sangat diperlukan agar kurikulum bisa berkualitas dan tidak bernasib seumur jagung yang pada tahun 2014 nanti diperkirakan bisa berganti lagi seiring pergantian pemerintahan.

BEBAN GURU DILUAR DAN DI DALAMKELAS SAMA-SAMA DIHITUNG JAMMENGAJAR


JAKARTA – Perubahan kurikulum 2013 memiliki banyak konsekuensi, salah satunya terhadap beban mengajar guru. Dalam kurikulum baru, guru tidak hanya mengajar di depan kelas, tapi juga di luar kelas. “Konsekuensi perubahan kurikulum ini bagaimana menghitung jam beban mengajar guru. Itu bagian yang harus kita nilai,” ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, di kantornya, Kamis (6/12). Pada kurikulum baru, pendekatan belajar mengajar akan menggunakan metode tematik integratif. Sehingga proses belajar mengajarnya akan lebih ditekankan kepada observasi, pengamatan, analisis, serta presentasi. “Tugas-tugas guru di luar kelas menjadi lebih banyak, karena mereka harus mengevaluasi portofolio sang anak,” kata Nuh. Atas dasar itu, pemerintah akan melakukan evaluasi syarat beban kerja guru. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2008, Pasal 52 ayat (2), disebutkan, beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka, dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam seminggu. Dengan begitu, segala tugas guru di luar kelas, seperti evaluasi proses, akan dikonversi ke dalam jam mengajar. Sehingga beban mengajar guru di dalam dan di luar kelas sama-sama dihititung. "Berapa jam mereka melakukan proses penilaian itu juga harus diperhatikan dan dihitung. Sehingga, yang sekarang 24 jam tatap muka dikelas bisa jadi berkurang, karena mereka memerlukan persiapan dan evaluasi di rumah lebih banyak lagi," jelas Mohammad Nuh menambahkan.

Jumat, 30 November 2012

Mendikdub perkenalkan kurikulum baru , berita klipping

MINAHASA - Uji publik kurikulum baru mulai dijalankan kemarin (24/11). Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat kesempatan menjadi tempat uji publik perdana. Dalam pelaksanaanya, perkenalan kurikulum baru ini dibanjiri pertanyaan dari guru.

Uji publik ini dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh. Ratusan guru yang memadati aula rektorat Universitas Negeri Manado (Unima) tampak antusias mendengar paparan kurikulum baru.

“Tidak salah kita pilih Provins Sulawesi Utara sebagai tempat pengenalan (uji publik, red) yang pertama kali se Indonesia,” jelas Nuh. Alasannya, indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulut di urutan kedua setelah DKI Jakarta. Capaian IPM ini mustahil bisa diraih jika kualitas pendidikannya rendah.

Setelah sesi pemaparan ditutup dan berganti tanya jawab, kondisi ruangan mendadak riuh. Banyak guru, kepala sekolah, bahkan pejabat dinas pendidikan setempat ingin melempar pertanyaan.

Diantara pertanyaan yang muncul soal kurikulum baru itu adalah kesiapan tenaga laboratorium dan peralatan penunjangnya. Para guru khawatir tidak efektif menjalankan kurikulum baru karena kekurangan jumlah tenaga laborat dan fasilitasnya.

Dalam kurikulum baru nanti, keberadaan laboratorium ini cukup krusial. Sebab, sistem bembelajarannya nanti berubah dari siswa diberi tahu ke siswa mecari tahu. Diantara caranya yaitu siswa lebih sering beraktifitas di laboratorium.

Menanggapi masukan tadi, Nuh mengakan penambahan tenaga laboratorium dan fasilitas penunjangnya akan diupayakan sambil jalan. Menurutnya, upaya ini akan ditindaklanjuti setelah ada koordinasi dengan pemda.

Nuh menegaskan, salah satu muatan dalam kurikulum baru tadi adalah aspek kreatifitas. Untuk itu, guru dihimbau tidak terjebak pada persoalan-persoalan. “Siswa dituntut kreatif, gurunya juga harus lebih kreatif lagi,” kata dia. Misalnya, menjadikan lingkungan sekolah sebagai laboratorium raksasa.

Persoalan lain yang sempat diungkit guru adalah, peredaran ijazah palsu untuk guru. Selain itu juga kriminalisasi dan peningkatan kompetensi guru. Mereka berharap Kemendikbud bisa menuntaskannya. Sehingga mereka bisa tenang mengajar dengan kurikulum baru. (wan)

Senin, 26 November 2012

BERITA DUKA CITA

TELAH PULANG KE RAHMATULLAH :

BAPAK KOMAYA SUMANTRI (MAMA)

26 NOVEMBER 2012

PENSIUNAN PENGAWAS SD DI UPTD PENDIDIKAN KEC/KAB. INDRAMAYU DAN KETUA PENGAWAS KPRI MERDEKA KEC.INDRAMAYU, BALONGAN DAN PASEKAN DALAM USIA 64 TAHUN

Segenap Pengurus, Pengawas, Anggota KPRI Merdeka serta Pembina Koperasi KPRI Merdeka Kecamatan Indramayu, Balongan dan Pasekan , turut berduka cita serta kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

Jumat, 26 Oktober 2012

MAKNA SUMPAH PEMUDA: TANAMKAN CITA-CITA SEJAK DINI

Ketika Sumpah Pemuda didengungkan 28 Oktober 1928, para pemuda yang menyatakan sumpah itu tak terbayang bahwa Indonesia akan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Tak terbayang bahwa akan terjadi kemerdekaan bangsa ini. Tekad para pemuda itu merukapan cita-cita dan angan-angan pemuda kita yang ingin merubah bangsanya dari belenggu penjajahan. Cita-cita itu merupakan prinsip dasar dari keinginan yang sungguh-sungguh. Cita-citanya dilanjutkan dengan realisasi (kerja) untuk mewujudkan cita-cita itu. Realisasi kerja/sikap/tindakan sebagai tidak lanjut dari sumpahnya itu.
Dan kini pemuda kita sebetulnya bisa berbuat yang sama seperti 28 Oktober 1028 itu. Contoh tentang negeri babas korupsi, Swasembada pangan, memproduk mobil sendiri, dan sebagainya.

Rabu, 10 Oktober 2012

PELATIHAN UNTUK MENGUNDUH DAN MENDATA SISWA UNTUK NOMOR INDUK SISWA NASIONAL DISELENGGARAKAN OLEH UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PASEKAN

SISWA KINI PUNYA NISN Nomor Induk Siswa Nasional

Nomor Induk Siswa Nasional di SDN Brondong 1 sengaja dipampang di majalah dinding sekolah agar siswa dapat menghafal nomor NISN milik siswa masing-masing

Minggu, 07 Oktober 2012

KETUA PB PGRI PUSAT DR H SULISTIYO,MPd. MINTA GURU TINGKATKAT SEMANGAT MENGAJAR DAN JANGAN KHAWATIR NILAI UJI KOMPETENSI ONLINE RENDAH

Demikian disampaikan Ketua Pengurus Besar PGRI dalam pembukaan KONKERPROP IV DAN RAKORPIMPROP II PGRI PROPINSI JAWA BARAT hari ini tanggal 7 dan 8 Oktober 2012

Ramah tamah setelah pembukaan Konkerprov IV dan Rakorpimprov II

Dr. Sulistiyo Ketua PB PGRI berbincang-bincang dengan Gubernur Jabar

Dr Suhaeli Ketua PD II PGRI Kabupaten Indramayu

Kekhawatiran guru kehilangan tunjanan profesi bila nilai uji kompetensinya rendah itu ditegaskan oleh Dr Sulistiyo tidak usah khawatir. Karena Uji Kompetensi Guru (UKG) memerlukan fariabel-fariabel dari berbagai aspek guru seperi pengajaran, kinerja, semangat kerja, dan bidang yang menjadi tugas kewajinbannya. Sebagai contoh bila guru mata pelajaran olah raga di tes matematika, atau guru agama dites mata pelajaran lainnya.

Pada Kesempatan itu PB PGRI tengah mengusahakan berbagai upaya dalam rangka peningkatan mutu guru dan kesejahteraan.

Ensambel SMA Bandung turut memeriahkan acara

Gedung Pakuan Bandung

Konferensi Kerja Provinsi IV dan Rapat Koordinasi Pimpinan Provinsi II PGRI Provinsi Jawa Barat selain dibuka oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, DR (hoc) Ahmad eriawan, LC, juga dihadiri Ketua Pengurus Besar PGRI DR H Sulistiyo, MPd., juga tampak Ketua PD I PGRI Provinsi Jawa Barat Drs. H K Edi Permadi, MMPd, dan Sekum PD I PGRI Propinsi Jawa Barat Drs. H Dede Amar,MMPd. Acara berlangsung di Gedung Pakuan Bandung dan dilanjutkan di tempat konferensi di hotel Pangheugar Bandung. Diikuti oleh sekitar 800 utusan dari Cabang PGRI dari 24 Kabupaten/Kota seluruh Jawa Barat

Rabu, 03 Oktober 2012

DAFTAR HARI JADI KOTA SE INDONESIA

Kota	Hari jadi
Kota Banda Aceh	22 April 1205
Kota Langsa	21 Juni 2001
Kota Lhokseumawe	21 Juni 2001
Kota Sabang
Kota Subulussalam	2 Januari 2007
Kota Binjai
Kota Gunungsitoli	26 November 2008
Kota Medan	1 Juli 1590
Kota Padangsidempuan	21 Juni 2001
Kota Pematangsiantar	24 April 1871
Kota Sibolga
Kota Tanjungbalai
Kota Tebing Tinggi
Kota Bengkulu
Kota Jambi	17 Mei 1946
Kota Sungai Penuh	8 Oktober 2009
Kota Dumai	20 April 1999
Kota Pekanbaru	23 Juni 1784
Kota Bukittinggi	9 Juni 1947
Kota Padang	7 Agustus 1669
Kota Padangpanjang
Kota Pariaman
Kota Payakumbuh	19 Maret 1956
Kota Sawahlunto	1 Desember 1888
Kota Solok
Kota Lubuklinggau	17 Agustus 2001
Kota Pagar Alam	21 Juni 2001
Kota Palembang	17 Juni 683
Kota Prabumulih
Kota Bandar Lampung
Kota Metro	27 April 1999
Kota Pangkal Pinang	14 November 1956
Kota Batam
Kota Tanjung Pinang	17 Oktober 2001
Kota Tangerang	28 Februari 1993
Kota Serang	2 November 2007
Kota Cilegon	20 April 1999
Kota Tangerang Selatan	26 November 2008
Kota Bandung	25 September 1810
Kota Banjar	1 Desember 2002
Kota Bekasi
Kota Bogor
Kota Cimahi	21 Juni 2001
Kota Cirebon	1 muharam 791
Kota Depok	18 Maret 1982
Kota Sukabumi	1 April 1914
Kota Tasikmalaya	21 Juni 2001
Kota Magelang
Kota Pekalongan
Kota Salatiga	24 Juli 750
Kota Semarang	2 Mei 1547
Kota Surakarta	16 Februari 1745
Kota Tegal	12 April 1580
Kota Batu	21 Juni 2001
Kota Blitar	1 April 1906
Kota Kediri
Kota Madiun	20 Juni 1918
Kota Malang	1 April 1914
Kota Mojokerto	20 Juni 1918
Kota Pasuruan
Kota Probolinggo
Kota Surabaya	31 Mei 1293
Kota Gresik
Kota Yogyakarta	7 Oktober 1756
Kota Denpasar	23 Juni 1960
Kota Bima	10 April 2002
Kota Mataram	31 Agustus 1993
Kota Kupang
Kota Pontianak	23 Oktober 1771
Kota Singkawang	17 Oktober 2001
Kota Banjarbaru	20 April 1999
Kota Banjarmasin	24 September
Kota Palangka Raya	14 Agustus 1950
Kota Balikpapan	10 Februari 1897
Kota Bontang	12 Oktober 1999
Kota Samarinda	21 Januari 1959
Kota Tarakan	15 Desember 1997
Kota Gorontalo	4 Juli 1959 / 18 Maret 1728
Kota Makassar	9 November 1607
Kota Palopo	10 April 2002
Kota Parepare	17 Februari 1960
Kota Bau-Bau	21 Juni 2001
Kota Kendari	27 September 1995
Kota Palu
Kota Bitung
Kota Kotamobagu	2 Januari 2007
Kota Manado	1 Juli 1919
Kota Tomohon	25 Februari 2003
Kota Ambon	7 September 1575
Kota Tual	2007
Kota Ternate	4 Agustus 2010
Kota Tidore Kepulauan	31 Mei 2003
Kota Jayapura	21 September 1993
Kota Sorong

Minggu, 30 September 2012

REALITA

Jumat, 21 September 2012

klipiing berita dari Detik Surabaya

Kamis, 20/09/2012 13:57 WIB

Pengamat Pendidikan Minta LKS SMP Bergambar Miyabi Ditarik

Norma Anggara - detikSurabaya
Surabaya - Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Inggris kelas 3 diselip foto Miyabi alias Maria Ozawa. Karena bisa mempengaruhi pola pikir siswa, pengamat pendidikan minta buku tersebut ditarik dari peredaran.

"Imbauan kami, ya buku itu baiknya ditarik dari peredaran. Halaman yang memuat gambar Miyabi bisa ditinggalkan karena tidak pantas dan tidak bermoral," kata Ketua Hotline Pendidikan Surabaya, Isa Anshori, saat berbincang dengan detiksurabaya.com, Kamis (20/9/2012).

Munculnya foto bintang film syur asal Jepang yang terpampang secara jelas pada lembar kerja siswa (LKS) Bahasa Inggris SMP kelas 3 ditanggapi serius oleh pengamat pendidikan. Krena, secara etis dan moral, foto bintang film syur ini bisa jadi mengarahkan anak didik ke pola pikir yang menyimpang.

"Yang menjadi pertanyaan, kenapa penerbit memilih foto Miyabi untuk diletakkan dalam sebuah halaman LKS Bahasa Inggris. Apakah berhubungan dengan mata pelajaran itu," kata Isa.

Diberitakan sebelumnya, foto Maria Ozawa alias Miyabi terpampang secara jelas pada lembar kerja siswa (LKS) Bahasa Inggris SMP. Meski kondisi fotonya tak bugil, namun foto bintang porno asal Jepang ini ramai dibicarakan.

Foto Miyabi muncul di halaman 36 diantara beberapa foto artis Indonesia dan foto fauna. Pada sampul LKS, tim penyusun bernama Giyono, Sumantri dan Jalil. Sementara penerbitnya adalah CV Sinar Mulia Mojosari, Mojokerto.

(bdh/bdh)

Sabtu, 01 September 2012

Sajojo_Lagu Daerah Papua lagi ngetrend

Kamis, 30 Agustus 2012

GURU BERSERTIFIKASI DIEVALUASI

Evaluasi Guru Bersertifikasi

Posted Thu, 08/09/2012 - 13:22 by sidiknas

Oleh Prof. Suyanto, Ph.D
Plt. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud

Guru yang saat ini sudah memegang sertifikat pendidik akan segera dievaluasi. Demikian rencana pemerintah dalam kerangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terus menerus. Pendidikan dalam prosesnya akan menghasilkan outcome yang final. Artinya, sekali satuan pendidikan memberikan tanda tamat belajar kepada siswa ya itulah hasil akhir dari proses yang ditawarkan sekolah dan dibeli oleh siswa. Jadi, kalau terjadi kesalahan dalam proses pendidikan yang diakibatkan oleh tidak dimilikinya kompetensi oleh guru, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki outcome dari sebuah proses pendidikan oleh satuan pendidikan itu sendiri.

Kalau saja guru mengajarkan konsep, pengetahuan, ilmu, maupun sistem nilai yang salah kepada siswa, maka setelah seorang siswa lulus dari sekolahnya semua bentuk kesalahan itu akan dibawa serta oleh para lulusan kemana saja dia hidup dan mengabdi. Oleh karena itu guru harus benar-benar profesional, menguasai kompetensi profesi, akademik, sosial, maupun kompetensi pribadi.

Sungguh sangat beda dalam industri barang yang besifat massif juga, seperti dalam industri otomotif. Jika ada produk mobil yang ternyata salah, maka produsennya dengan mudah pasang pengumuman agar semua pembeli merk mobil yang dibuat pada tahun tertentu datang lagi ke semua agen penjualannya untuk dibetulkan kesalahannya. Lalu bagaimana dalam dunia pendidikan formal persekolahan? Sangat tidak mungkin dan sangat tidak bisa untuk memanggil kembali semua lulusannya untuk dilakukan perbaikan konsep, pengetahuan, keilmuan, maupun tata nilai yang sudah terlanjur mereka terima secara salah dari guru-guru mereka. Itulah sebabnya guru memang sedapat mungkin tidak mengajarkan sedikitpun sesuatu hal yang salah pada siswanya. Oleh karena itu para guru kita yang saat ini telah memagang sertifikat pendidik yang jumlahnya telah mencapai 1.020.000 di jenjang pendidikan dasar dan menengah, perlu meningkatkan dirinya sebagai guru profesional dari hari ke hari tanpa henti. Mengapa begitu? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini melaju amat sangat cepat.

Tiga puluh tahun lalu suatu ilmu pengetahuan berkembang memerlukan waktu puluhan tahun. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang berlipat hanya memerlukan waktu dalam kurun bulan saja. Kalau saja guru guru kita yang telah memegang sertifikat profesi tidak dilihat secara periodik kompetensinya, sulit diketahui dan dicegah apakah guru kita memang telah menjalankan proses pembelajaran secara profesional di kelasnya masing-masing, sehingga tidak memberi bekal yang keliru baik secara pedagagis maupun akademik kepada para siswanya setelah lulus nanti.

Mengapa harus dievaluasi? Apakah tidak pantas dipercaya mereka para guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik? Persoalannya bukan percaya tidak percaya, tetapi permasalahnnya lebih terletak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu mengikuti prinsip deret ukur, sedang peningkatan kompetensi para guru bisa dipastikan hanya bisa berjalan sesuai prinsip deret hitung. Di samping itu, saat ini pembangunan pendidikan kita memusatkan pada kebijakan peningkatan mutu layanan.

Jika saja para guru yang telah disertifikasi itu tidak berdampak pada mutu layanan, apa kata dunia pada sektor pendidikan kita? Di negara maju semua profesional juga selalu dievaluasi secara periodik. Seorang mekanik saja, di Amerika Serikat, harus lulus uji sertifikasi setiap lima tahun sekali. Kalau tidak lulus, maka ijin bengkelnya dicabut. Begitu juga seorang dokter, setiap lima tahun sekali harus menjalani uji kompetensi. Kalau tidak lulus mereka di-grounded, tidak bisa prektek kedakteran lagi. Bagaimana semangat eavaluasi para guru bersertifikat pendidik? Tentu tidak ada niatan untuk memutuskan kegiatan mengajar mereka di dunia pendidikan, terlebih lebih memutuskan tunjangan profesinya. Tujuan utamanya ialah agar para guru profesional kita sadar bahwa continues professional development tetap dilakukan secara terus menerus.

Ada gejala bagi guru yang telah bersertifikasi tidak mau lagi meningkatkan kompetensi profesi mereka. Jika diminta untuk mengikuti seminar akademik saja mereka ogah-ogahan lantaran telah memiliki sertifikat pendidik. Di samping itu, pemerintah memang sudah luar biasa memberikan berbagai tunjangan kepada para guru kita. Paling tidak tahun ini di jenjang pendidikan dasar saja talah mencapai 30 trilyun rupiah untuk membayar berbagai tunjangan guru. Oleh karena itu wajar kalau kompetensi mereka dipetakan melalui sebuah evaluasi kompetensi. Semoga begitu.

Presiden: Pemerintah Perhatikan Program Inovasi Anak-Anak

Presiden SBY mengatakan, pemerintah memberi perhatian yang besar pada program-program peningkatan kebugaran dan inovasi anak-anak.

DKI Jakarta Tuan Rumah Olimpiade Sains Nasional 2012

Pembukaan dan Penutupan OSN XI 2012 akan diselenggarakan di Gedung Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, pada 3 September dan 6 September 2012.

Senin, 27 Agustus 2012

AYO KE SEKOLAH LAGI 27 AGUSTUS 2012

Sabtu, 18 Agustus 2012

"MREMA" ISTILAH BELANJA LEBARAN DI INDRAMAYU

PRESIDEN MINTA TUNJANGAN PROFESI GURU TIDAK TERHAMBAT, KLIPIING BERITA DARI SKALA NEWS

Jumat, 17 Agustus 2012 | 03:37 WIB

Skalanews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta agar penyaluran alokasi dana tunjangan profesi guru yang berstatus pegawai negeri sipil di daerah tidak terhambat.

"Saya masih mendengar ada permasalahan yang menyertai penyaluran berbagai tunjangan guru di daerah. Saya tidak ingin penyaluran dana tunjangan bagi guru yang berhak menerimanya, menjadi terlambat," katanya saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RAPBN 2013 dan nota keuangannya dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Kamis (16/8).

Menurut SBY, pada tahun-tahun mendatang pemerintah akan berupaya meniadakan proses yang menghambat penyaluran berbagai tunjangan guru tersebut.

Dalam RAPBN 2013, pemerintah merencanakan alokasi dana tunjangan profesi guru PNS daerah sebesar Rp43,1 triliun atau naik Rp12,5 triliun (40,9 persen) dari pagu APBN-P 2012.

SBY juga mengatakan, alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam RAPBN 2013 direncanakan Rp23,4 triliun.

"Dana BOS kita tujukan untuk menstimulasi daerah dalam memenuhi penyediaan anggaran pendidikan di daerah, dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan BOS daerah," ujarnya.

Anggaran BOS tersebut merupakan bagian dana penyesuaian pada RAPBN 2013 sebesar Rp70,4 triliun atau naik lebih dari 20 persen dibanding pagu APBN-P 2012.

Sertifikasi Pemerintah, lanjutnya, juga akan melanjutkan pelaksanaan sertifikasi lebih dari 325 ribu guru di sekolah atau madrasah.

"Pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan uji kompetensi bagi guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan kompetensi profesional dan pedagogik yang memadai," katanya.

Menurut dia, melalui uji kompetensi tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pelatihan bagi guru yang nilainya belum memenuhi syarat.

"Dengan berbagai langkah kebijakan dan program itulah, insya Allah, pada tahun 2013 mendatang, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas kepada warga bangsa di seluruh tanah air," pungkasnya (ant/bus)

GAJI GURU DI JAKARTA PALING BESAR SE INDONESIA, KLIPIING BERITA DARI SKALA NEWS

Rabu, 15 Agustus 2012 | 22:18 WIB

Skalanews - Untuk guru-guru yang ada di Indonesia, gaji guru di ibukota DKI Jakarta merupakan yang tertinggi. Sebab, gaji tersebut disertai dengan tunjangan yang didapat dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis dalam diskusi 'Track Record Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang Tak Terekspos' di Kampus Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Pendapatan yang tinggi tersebut, ungkap dia, dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan yang didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, lanjut dia, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Fauzi Bowo.

Wakil Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 23 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Maman Chotaman menyebutkan Pemprov DKI Jakarta memberikan tunjangan kinerja daerah bagi guru hingga Rp3 juta per bulan dipotong pajak penghasilan 15 persen.

"Sementara Pegawai Negeri di bawah naungan Departemen Agama dapat tunjangan kesra Rp1 juta dipotong ppn," ujar Maman menambahkan guru swasta juga mendapatkan bantuan khusus sebesar Rp250 ribu per bulan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan tunjangan guru swasta yang telah mengantongi sertifikasi sebesar Rp1,5 juta per bulan, guru sekolah negeri senilai sebulan gaji yang diberikan sekaligus beberapa bulan. [mad]