Permendikbud 5 Tahun 2012

Lihat

---

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

---

2

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut Sertifikasi
adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru.

2. Guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut Guru adalah guru yang telah diangkat menjadi guru sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada tanggal 30 Desember 2005.

3. Konsorsium Sertifikasi Guru yang selanjutnya disebut Konsorsium adalah tim pengendali mutu pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

4. Uji kompetensi awal adalah uji kompetensi untuk menguji penguasaan guru terhadap kompetensi profesional dan pedagogik, dan diperuntukan bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola pendidikan dan latihan profesi guru.

5. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung adalah suatu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui dokumen portofolio.

6. Penilaian portofolio adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam
jabatan yang penilaiannya melalui dokumen portofolio.

7. Pendidikan dan latihan profesi guru yang selanjutnya disebut PLPG adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja, dan ujian tulis.

8. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan.

---

3
Pasal 2
(1) Sertifikasi dilaksanakan melalui pola:
a. penilaian portofolio; b. pendidikan dan latihan profesi guru; c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau d. pendidikan profesi guru. (2) Pelaksanaan sertifikasi melalui pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium. (3) Pelaksanaan sertifikasi melalui pola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
Pasal 3
(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh guru
dengan ketentuan:
a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat
(D-IV); atau
b. belum memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dengan syarat:
1. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman
kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai guru; atau
2. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit
kumulatif setara dengan golongan IV-a.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan peserta sertifikasi guru selain sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.

Pasal 4
(1) Uji kompetensi awal diikuti oleh peserta sertifikasi yang:
a. memilih PLPG; b. tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio; atau c. tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik

secara langsung. (2) Uji kompetensi awal dikoordinasikan oleh Konsorsium. (3) Peserta yang lulus mengikuti uji kompetensi awal dapat mengikuti

PLPG. (4) Peserta yang tidak lulus uji kompetensi awal tidak dapat mengikuti sertifikasi tahun berjalan, dan dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

---

4
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi awal diatur dalam
pedoman yang ditetapkan oleh konsorsium.
Pasal 5

(1) Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

a. kualifikasi akademik; b. pendidikan dan pelatihan; c. pengalaman mengajar; d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; e. penilaian dari atasan dan pengawas; f. prestasi akademik; g. karya pengembangan profesi; h. keikutsertaan dalam forum ilmiah; i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
(2) Sertifikasi melalui penilaian portofolio diperuntukkan bagi guru yang memenuhi batas minimal skor sebagaimana ditetapkan dalam pedoman.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penilaian portofolio
diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.
Pasal 6
(1) Guru dalam jabatan yang yang memenuhi syarat kelulusan penilaian

portofolio mendapat sertifikat pendidik. (2) Guru dalam jabatan yang tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian

portofolio, dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kompetensi awal.
Pasal 7
Guru yang mengikuti PLPG harus menempuh:
a. pendalaman materi; b. lokakarya (workshop); c. praktik mengajar; dan d. uji kompetensi.

---

5
Pasal 8
(1) Guru yang lulus uji kompetensi PLPG sebagaimana dimaksud pada

Pasal 7 huruf d berhak mendapat sertifikat pendidik. (2) Guru yang tidak lulus uji kompetensi PLPG dapat mengikuti ujian ulang

paling banyak 2 (dua) kali. (3) Guru yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan lagi menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PLPG diatur dalam pedoman yang

ditetapkan oleh Konsorsium.
Pasal 9
(1) Sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung
diperuntukkan bagi: a. guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; b. guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang

memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c. (2) Guru peserta sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kempetensi awal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sertifikat pendidik secara

langsung diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Konsorsium.
Pasal 10
(1) Sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri. (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program studi kependidikan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran guru yang disertifikasi. (3) Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran guru yang disertifikasi. (4) Penyelenggaraan Sertifikasi oleh perguruan tinggi dikoordinasikan oleh
Konsorsium yang ditetapkan oleh Menteri.

---

6
Pasal 11

(1) Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi wajib melaporkan setiap perubahan berkenaan dengan peserta Sertifikasi kepada Konsorsium. (2) Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi wajib melaporkan guru yang

sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Konsorsium. (3) Konsorsium melaporkan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik

kepada Menteri. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau

pejabat yang ditunjuk memberi nomor registrasi guru.
Pasal 12
(1) Menteri menetapkan kuota peserta Sertifikasi setiap tahun. (2) Penetapan kuota peserta Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan analisis data guru.
Pasal 13
(1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. (2) Sertifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk sertifikasi bagi pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan dinyatakan tidak berlaku.

---

7
Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 220
Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Dr. A. Pangerang Moenta,S.H., M.H., DFM NIP 196108281987031003

PESERTA DIDIK, SATUAN PENDIDIKAN, DAN TENAGA PENDIDIK

PESERTA DIDIK

• Sekolah Dasar
• Sekolah Menengah Pertama
• Sekolah Menengah Atas
• Pendidikan Tinggi

SATUAN PENDIDIKAN

• PAUD
• Pendidikan Dasar
• Pendidikan Menengah
• Pendidikan Tinggi

TENAGA PENDIDIK

• Guru
• Dosen

PEMAKAIAN GELAR DAN SINGKATAN NAMA GELAR

Banyak orang meributkan pemakaian gelar akademik dan singkatan gelar akademik, bahkan menjadi rancu ketika ada orang menggunakan nama gelar MH apakah ia S2 ilmu hukum atau disiplin ilmu lain karena kependekan  kata H dalam gelar MH adalah Humaniora. Nah ada baiknya kita baca berikut ini agar menjadi jelas.

SALINAN
KEPUTUSAN 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/U/1993
TENTANG 
GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI
                                                                        
          MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menimbang     : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan 
                Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
                dipandang perlu menetapkan gelar dan sebutan lulusan 
                perguruan tinggi;
Mengingat     : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
                2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
                3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
                   a. Nomor 44 Tahun 1974;
                   b. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali 
                      diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
                      Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
                   c. Nomor 64/M Tahun 1988;
                4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
                   a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980;
                   b. Nomor 0686/U/1991 tanggal 20 Desember 1991;
Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 113
                   /D/T/1993 tanggal 25 Januari 1993;
                2. Hasil Rapat Kerja Nasional Rektor /Ketua/Direktur 
                   Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Koordinasi 
                   Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Departemen
                   Pendidikan dan Kebudayaan se Indonesia tanggal 18 
                   sampai dengan tanggal 20 November 1992 di Jakarta.
              
                            M E M U T U S K A N :
Menetapkan    : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK 
                INDONESIA TENTANG GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN 
                TINGGI.
                                BAB I
                            KETENTUAN UMUM
                                      
                               Pasal 1
               
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan
   tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan
   perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
3. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang 
   memiliki gelar akademik yang telah menyelesaikan program keahlian 
   atau profesi bidang tertentu.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada 
   penguasaan ilmu pengetahuan.
5. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan
   penerapan keahlian tertentu.
6. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman Penye -
   lenggaraan pendidikan akademik dan/ atau profesional yang diselengga-
   rakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat 
   menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan 
   sasaran kurikulum.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
                              Pasal 2
                                                                                      
1). Penetapan jenis gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan
    profesi didasarkan atas bidang keahlian.
2). Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk gelar 
    akademik merupakan program studi dan/atau pengelompokan program 
    studi.
3). Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sebutan 
    profesional merupakan program studi
                                       
                               Pasal 3
1). Gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi yang diberi-
    kan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah.
2). Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pula 
    nama bidang keahlian dan program studi yang bersangkutan secara 
    lengkap. 
                               BAB II
        GELAR AKADEMIK, SEBUTAN PROFESIONAL DAN SEBUTAN PROFESI
                               Pasal 4
1). Yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan 
    akademik dari Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
2). Yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan Pendidi-
    kan profesional dari Akademi,Politeknik,Sekolah Tinggi, Institut 
    atau Universitas.
3). Yang berhak memberikan sebutan profesi adalah seseorang yang 
    memiliki gelar akademik dan telah menyelesaikan program keahlian 
    atau profesi dalam bidang tertentu.
                               Pasal 5
1). Yang berhak memberikan gelar akademik adalah Sekolah Tinggi,Institut
    atau Universitas yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan 
    perundang-undangan yang berlaku.
2). Yang berhak memberikan sebutan profesional adalah Akademi,
    Politeknik,Sekolah Tinggi,Institut dan Universitas yang memenuhi 
    persyaratan,sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
                                BAB III
                         JENIS GELAR AKADEMIK
                                Pasal 6
Gelar akademik terdiri atas Sarjana,Magister dan Doktor.
                 
                                Pasal 7
  
(1) Jenis gelar akademik Sarjana dan bidang keahlian serta singkatannya 
    adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
              
(2) Jenis gelar akademik Magister dan bidang keahlian serta singkatannya
    adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
              
(3) Jenis gelar akademik dan bidang keahlian serta singkatannya yang 
    belum tercantum dalam Lampiran I dan II, akan ditetapkan oleh 
    Direktur Jenderal.
                                Pasal 8
Penggunaan gelar akademik dan bidang keahlian untuk Sarjana dan Magister
dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas 
gelar yang bersangkutan.
                                Pasal 9
Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang 
berhak atas gelar yang bersangkutan.
                                BAB IV
                                   
                      JENIS SEBUTAN PROFESIONAL
                               Pasal 10
Sebutan profesional terdiri atas sebutan profesional untuk lulusan 
Program Diploma dan sebutan profesional untuk lulusan Program Spesialis.
                               Pasal 11
Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan 
dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.
                               Pasal 12
(1) Sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas:
    1. Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P.
    2. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A.Ma.
    3. Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md.
    4. Ahli untuk Program Diploma IV disingkat A.
             
(2) Sebutan profesional lulusan Program Spesialis terdiri atas Spesialis
    disingkat Sp untuk lulusan Program Spesialis I dan Spesialis Utama 
    disingkat Sp.U untuk lulusan Program Spesialis II.
             
(3) Singkatan sebutan profesional dan nama bidang keahlian sebagaimana 
    dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditempatkan di belakang nama yang 
    berhak atas sebutan tersebut.
             
(4) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sama 
    dengan nama program studi yang telah ditetapkan berdasarkan surat 
    keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
                                 BAB V
                         
                         JENIS SEBUTAN PROFESI
                               Pasal 13
(1) Seorang Sarjana yang telah menyelesaikan program pendidikan keahlian
    untuk profesi tertentu,berhak menggunakan sebutan profesi.
(2) Jenis sebutan profesi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 
    III.
(3) Jenis sebutan profesi dan bidang keahlian yang belum tercantum pada
    lampiran III akan diterapkan oleh Direktur Jenderal dengan memper-
    hatikan usul dan pertimbangan prganisasi profesi yang diakui 
    Pemerintah.
(4) Penggunaan sebutan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 
    ayat (3) ditempatkan setelah gelar akademik Sarjana.
  
                             BAB VI
                       SYARAT PEMBERIAN GELAR
                   AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL
                            Bagian Pertama
                    Syarat Pemberian Gelar Akademik
                        dan Sebutan Profesional 
                              Pasal 14
Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi 
adalah : 
   1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan 
      dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik 
      maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang ber-
      laku;
   2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan 
      dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku;
   3. Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
      pendidikan akademik dan/atau profesional.
                              BAB VII
                       GELAR DOKTOR KEHORMATAN 
                              Pasal 15
Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada 
seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan,teknologi,
kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.
                              Pasal 16
(1) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan adalah:
    1. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana.
    2. Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu penge-
       tahuan,teknologi,kebudayaan,kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.
             
(2) Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor 
    Kehormatan adalah universitas dan institut yang memiliki wewenang 
    menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor berdasarkan surat
    Keputusan Menteri.
                              Pasal 17
(1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh senat 
    fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang 
    memiliki wewenang.
(2) Usul pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam 
    ayat(1) diajukan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai pertim-
    bangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan,untuk memper-
    oleh persetujuan Menteri.
               
(3) Usul dan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana 
    dimaksud dalam ayat (2) bersifat rahasia.
                              Pasal 18
(1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan hanya dapat dilakukan apabila men-
    dapat persetujuan Menteri.
(2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
    (1) dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang berlaku di Universitas/
    institut yang bersangkutan.
  
                              Pasal 19
Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan didepan nama 
penerima hak atas gelar tersebut.
                             
                              BAB VIII
                          
                           KETENTUAN LAIN
                             Pasal 20
Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan 
gelar akademik, sebutan profesional, sebutan profesi dan/atau gelar 
doktor kehormatan.
                             Pasal 21
(1) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara
    tidak sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
(2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional 
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena 
    alasan akademik.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 
    oleh Direktur Jenderal.
                             Pasal 22
Penggunaan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang tidak sesuai
dengan Keputusan ini dikenakan ancaman pidana seperti dimaksud dalam 
Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional.
                             Pasal 23 
(1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan
    tinggi di luar negeri digunakan sesuai pola dan cara pemakaian yang 
    berlaku di negara yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk di-
    sesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau
    sebutan profesional sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
(2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan
    tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan 
    dan Kebudayaan.
(3) Gelar akademik dan sebutan profesional lulusan perguruan tinggi di 
    Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan 
    menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diberikan 
    oleh perguruan tinggi di luar negeri.
                             Pasal 24
Gelar akademik dan sebutan profesional yang dapat diberikan oleh pergu-
ruan tinggi di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan ditetapkan 
dalam ketentuan tersendiri.
                              BAB IX
                       KETENTUAN PERALIHAN
                             Pasal 25
(1) Gelar akademik dan sebutan profesional seperti diatur dalam Keputus-
    an ini berlaku sejak ditetapkan.
(2) Gelar akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi di dalam negeri
    sebelum Keputusan ini berlaku dapat tetap dipakai sebagaimana adanya.
                             Pasal 26
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
                             
                             Ditetapkan di Jakarta
                             
                             pada tanggal 9 Februari 1993
                             MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
                                            ttd.
                                         Fuad Hasan 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1.  Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2.  Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
3.  Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan 
    Kebudayaan,
4.  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
    Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5.  Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan
    Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
6.  Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di
    Propinsi,
7.  Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, 
8.  Semua Rektor Universitas, Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur
    Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9.  Semua Kepala Biro, Inspektur, Direktur dan Kepala Pusat di ling-
    kungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
11. Komisi IX DPR-RI.
  Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan 
    Peraturan Perundang-undangan
 
                                
             Mardiah
        NIP : 130 344 753 

         LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
                NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993
                      JENIS GELAR AKADEMIK SARJANA
---------------------------------------------------------------------
 No.   Kelompok Program Studi    Gelar Akademik           Singkatan 
 Urut                                                                   
---------------------------------------------------------------------
 1.    Sastra                    Sarjana Sastra             S.S.      
 2.    Hukum                     Sarjana Hukum              S.H.      
 3.    Ekonomi                   Sarjana Ekonomi            S.E.      
 4.    Ilmu Politik              Sarjana Ilmu Politik       S.IP      
 5.    Ilmu Sosial               Sarjana Ilmu Sosial        S.Sos     
 6.    Psikologi                 Sarjana Psikologi          S.Psi     
 7.    Kedokteran                Sarjana Kedokteran         S.Ked     
 8.    Kesehatan Masyarakat      Sarjana Kesehatan Masya-   S.KM      
                                 rakat                               
 9.    Kedokteran Gigi           Sarjana Kedokteran Gigi    S.KG      
10.    Pertanian                 Sarjana Pertanian          S.P                                      
11.    Teknologi Pertanian       Sarjana Teknologi Perta-   S.TP      
                                 nian                               
12.    Peternakan                Sarjana Peternakan         S.Pt            
13.    Perikanan                 Sarjana Perikanan          S.Pi     
14.    Kehutanan                 Sarjana Kehutanan          S.Hut        
15.    Kedokteran Hewan          Sarjana Kedokteran Hewan   S.KH      
16.    Matematikan dan Ilmu      Sarjana Sains              S.Si      
       Pengetahuan Alam                                              
17.    Teknik                    Sarjana Teknik             S.T       
18.    Komputer dan Informatika  Sarjana Komputer           S.Kom     
19.    Seni                      Sarjana Seni               S.Sn      
20.    Pendidikan                Sarjana Pendidikan         S.Pd      
21.    Agama                     Sarjana Agama              S.Ag      
Daftar jenis gelar akademik Sarjana ini merupakan bagian yang tidak ter-
pisahkan dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan ini.
                                MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
                                               ttd 
                                           Fuad Hassan 

    Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan 
    Peraturan Perundang-undangan
              Mardiah
         NIP : 130 344 753

        LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
                NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993
                       JENIS GELAR AKADEMIK MAGISTER
-----------------------------------------------------------------------
 N0.    Kelompok Program Studi         Gelar Akademik       Singkatan       
 Urut  
-----------------------------------------------------------------------
 1.    Sastra                         Magister Humaniora     M.Hum 
 2.    Hukum                          Magister Humaniora     M.Hum
 3.    Kajian Wanita                  Magister Humaniora     M.Hum        
 4.    Ekonomi Manajemen              Magister Manajemen     M.M.
 5.    Ekonomi lainnya                Magister Sains         M.Si
 6.    Ilmu Sosial dan Politik        Magister Sains         M.Si
 7.    Studi Wilayah                  Magister Sains         M.Si
 8.    Ilmu Lingkungan                Magister Sains         M.Si
 9.    Ilmu Perpustakaan              Magister Sains         M.Si
10.    Pengkajian Ketahanan Nasional  Magister Sains         M.Si 
11.    Sosiologi                      Magister Sains         M.Si
12.    Psikologi                      Magister Sains         M.Si
13.    Matematika dan Ilmu Penge-     Magister Sains         M.Si
       tahuan alam
14.    Kesehatan                      Magister Kesehatan     M.Kes
15.    Kesehatan Masyarakat           Magister Kesehatan     M.Kes
16.    Kedokteran Gigi                Magister Kesehatan     M.Kes
17.    Pertanian                      Magister Pertanian     M.P
18.    Kedokteran Hewan               Magister Pertanian     M.P
19.    Ilmu Ternak                    Magister Pertanian     M.P
20.    Penyuluhan Pembangunan         Magister Pertanian     M.P
21.    Teknologi Pertanian            Magister Pertanian     M.P
22.    Kehutanan                      Magister Pertanian     M.P
23.    Perikanan                      Magister Pertanian     M.P
24.    Teknik                         Magister Teknik        M.T
25.    Ilmu Komputer dan Informatika  Magister Komputer      M.Kom
26.    Seni                           Magister Seni          M.Sn
27.    Pendidikan                     Magister Pendidikan    M.Pd
28.    Agama                          Magister Agama         M.Ag
Daftar jenis gelar akademik Magister ini merupakan bagian yang tidak 
pisahkan dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan ini.
                                  
                                  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
            
                                                ttd.
                                             Fuad Hasan

    Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan 
   Peraturan Perundang-undangnan,
             Mardiah
        NIP : 130 344 753
          LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
                NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993
                        JENIS SEBUTAN PROFESI
--------------------------------------------------------------
NO    BIDANG KEAHLIAN               SEBUTAN PROFESI
--------------------------------------------------------------
 1.   Kedokteran                    Dokter
 2.   Farmasi                       Apoteker
 3.   Ekonomi                       Akuntan
 4.   Kedokteran Hewan              Dokter Hewan
 5.   Kedokteran Gigi               Dokter Gigi
 6.   Psikologi                     Psikologi 
 7.   Hukum                         Notaris, Pengacara
 8.   Arsitektur                    Arsitek  
Daftar Jenis Sebutan Profesi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Pasal 13 ayat (3) Keputusan ini.
                             MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
                                           ttd.
                                        
                                       Fuad Hasan 
Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan 
   Peraturan Perundang-undangnan,
             Mardiah
        NIP : 130 344 753             

                                  
 

CAMAT PASEKAN INDRAMAYU BANTU SISWA YATIM PIATU

Camat Pasekan Kab. Indramayu , Iskandar, SH, pada 15 Mei 2012, di sela-sela kesibukannya sebagai Camat Pasekan menyempatkan diri untuk mendatangi anak yatim piatu yang saat ini menjadi siswa SD di beberapa SD di kecamatan Pasekan.
    Camat yang dikenal perhatian kepada siswa miskin ini selain bertanya jawab dengan siswa yatim piatu juga  berkesempatan membagi-bagikan uang saku siswa yatim-piatu dan siswa dari keluarga miskin, sebagai ujud kepedulian sosial dan rasa menghargai masyarakat miskin di Pasekan.
     Dalam kesempatan pemberian uang saku siswa yatim/piatu dan siswa miskin di SDN Brondong 1 , Beliau berharap agar siswa miskin ini mendapat perhatian khusus dari guru/sekolah. Beliau juga sempat menanyakan kepada siswa yatim- piatu sejau mana tentang kesulitan belajar. Ia memberi semangat kepada siswa penerima uang saku itu agar rajin belajar dan tidak tertinggal belajar karena keterbatasan dan memberi semangat untuk tidak minder dengan teman-teman lainnya.
     Kegiatan Camat Pasekan ini dilakukannya setiap tahun sekali dan pada kesempatan ini  beliau  didampingi Pengawas TK,UPTD Pendidikan Kec. Pasekan, Taufiq Ibrahim  dari kantor UPTD Pendidikan Pasekan.
     Pemberian uang saku belajar dari pejabat pemerintaan seperti Camat Pasekan ini patut dijadikan suri tauladan yang  diarapkan dapat diikuti oleh pejabat lainnya dan masyarakat mampu lainnya. 

INGIN MARAH, SILAHKAN

SDN Brondong I , bersama mendayung perahu meronte jaring

TABUNGAN SEKOLAH, DILEMATIKA DI SEKOLAH , PERLUKAH DITIADAKAN ?

oleh: Agus warsono
Marilah kita tanamkan pengertian bahwa sekolah bukan lembaga keuangan tetapi lembaga pendidikan. Tabungan siswa sekolah dasar adalah hal umum yang terjadi di sekolah dasar (bagi yang menyelenggarakan). Dimaksudkan agar siswa memahami hidup sederana, hidup hemat, kecil menabung besar beruntung dan sebagainya. Pendek kata tabungan siswa diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka pendidikan siswa.
   Namun apa dikata, jadilah siswa berlomba menabung dan kadang didukung orang tua siswa. Sebab di akhir taun pelajaran tabungan itu akan dapat di tarik selurunya oleh siswa yang menabung. Kegembiraan anak, siswa sekolah dasar tampak bila penyelenggara (guru) yang menyimpan tabungan itu membagikan di akhir tahun.
   Diantara kegembiraan itu bukan hal baru bila ada penyelenggara  tabungan sekolah (guru)  yang kebingungan di akir tahun, pasalanya uang tabungan siswa yang dihimpunnya telah dipinjam, dan saatnya diberikan pada siswa uang tabungan siswa itu belum dikembalikan.
   

DAFTAR SASTRAWAN INDONESIA

Aam Amilia
A.A. Navis
Abdul Hadi WM
Abdul Muis
Abdul Wahid Situmeang
Acep Zamzam Noor
Achdiat K. Mihardja
Achmad Munif
A.D. Donggo
Adinegoro
Agus Noor
Agus R. Sarjono
Agus Warsono
Ahmad Subbanuddin Alwie
Ahmad Tohari
Ahmadun Yosi Herfanda
Ahmad Yulden Erwin
Ajip Rosidi
Akmal Nasery Basral
Amir Hamzah
A. Mustofa Bisri
Anak Agung Panji Tisna
Andrea Hirata
Andrei Aksana
Ani Sekarningsih
Aoh K. Hadimadja
Ariel Heriyanto
Arie MP Tamba
Arif B. Prasetyo
Arifin C. Noer
Ari Pahala Hutabarat
Ari Setya Ardhi
Arswendo Atmowiloto
Armijn Pane
Asma Nadia
A.S. Dharta
A.S. Laksana
Asep S. Sambodja
Asrul Sani
Ayatrohaedi
Ayu Utami
B. Rahmanto
Bagus Putu Parto
Bambang Set
Beni R. Budiman
Beni Setia
Beno Siang Pamungkas
Binhad Nurrohmat
Bokor Hutasuhut
Bonari Nabonenar
Bondan Winarno
Budi Darma
Budiman S. Hartoyo
Budi P. Hatees
Chairil Anwar
Clara Ng
Dami N. Toda
Danarto
Darman Moenir
Darmanto Jatman
Dharmadi
Dewi Lestari
Dian Hartati
Diani Savitri
Dimas Arika Mihardja
Dina Oktaviani
Djamil Suherman
Djenar Maesa Ayu
Dorothea Rosa Herliany
Dyah Merta
Dyah Setyawati
D. Zawawi Imron
Eka Budianta
Eka Kurniawan
Eko Tunas
Emha Ainun Nadjib
Faruk HT
FX Rudi Gunawan
Gerson Poyk
Godi Suwarna
Goenawan Mohamad
Gola Gong
Gus tf Sakai
H.B. Jasin
Habiburrahman El Shirazy
Hamka
Hamid Jabbar
Hamsad Rangkuti
Hartojo Andangdjaja
Helvy Tiana Rosa
Herman J. Waluyo
Hersri Setiawan
Ibnu Wahyudi
Ibrahim Sattah
Idrus
Iggoy el Fitra
Indra Cahyadi
Indra Tranggono
Intan Paramaditha
Isbedy Stiawan ZS
Iswadi Pratama
Iwan Simatupang
Iyut Fitra
Jamal D Rahman
Jamal T. Suryanata
Jeffry Alkatiri
J.E. Tatengkeng
Joni Ariadinata
Korrie Layun Rampan
Kriapur
Kuntowijoyo
Kurnia Effendi
Kuswinarto
Kwee Tek Hoay
Linda Christanty
Linus Suryadi AG
Lukman A Sya
Maman S. Mahayana
Mansur Samin
Marah Roesli
Marga T
Marianne Katoppo
Martin Aleida
Max Ariffin
Medy Loekito
Melani Budianto
Mh. Rustandi Kartakusuma
Mochtar Lubis
Mohammad Diponegoro
Motinggo Busye
M. Shoim Anwar
Muhammad Kasim
Mustafa W. Hasyim
Nanang Suryadi
Nazaruddin Azhar
Nenden Lilis A
Ngarto Februana
Nh. Dini
Nirwan Dewanto
Noorca M. Massardi
Nova Riyanti Yusuf
Nugroho Notosusanto
Nur Sutan Iskandar
Nurocman Sudibyo
Nyoo Cheong Seng
Oyos Saroso HN
Palti R Tamba
Pamusuk Eneste
Panji Utama
Parakitri T Simbolon
Piek Ardijanto Soeprijadi
Pipiet Senja
Pramoedya Ananta Toer
Primadonna Angela
Putu Wijaya
Radhar Panca Dahana
Ragdi F. Daye
Ramadhan K.H.
Rachmat Djoko Pradopo
Rachmat Nugraha
Ratih Kumala
Ratna Indraswari Ibrahim
Remy Sylado
Rieke Diah Pitaloka
Rijono Pratikto
Riris K. Sarumpeat
Rosihan Anwar
Rukmi Wisnu Wardani
Rusman Sutiasumarga
Saeful Badar
Sanusi Pane
Sarabunis Mubarok
Saut Situmorang
Sapardi Djoko Damono
Selasih/Seleguri
Seno Gumira Ajidarma
Sholeh UG
Sindhunata
Sitok Srengenge
Sitor Situmorang
Slamet Sukirnanto
SM Ardan
SN Ratmana
Sobron Aidit
Soekanto SA
Sony Farid Maulana
Sosiawan Leak
S. Sinansari ecip
Subagio Sastrowardoyo
Suman Hs
Suminto A Sayuti
Sunaryo Basuki Ks
Suparto Brata
Sutan Iwan Sukri Munaf
Sutan Takdir Alisjahbana
Sutardji Calzoum Bachri
S. Yoga
Tajuddin Noor Gani
Taufiq Ismail
Teguh Winarso AS
Timur Sinar Suprabana
Titie Said
Titis Basino
Toety Heraty Nurhadi
Toto Sudarto Bachtiar
Trisnojuwono
Trisno Sumardjo
Triyanto Triwikromo
T Wijaya
Viddy AD Daery
Udo Z. Karzi
Umar Junus
Umar Kayam
Umar Nur Zain
Umbu Landu Paranggi
Usmar Ismail
Utuy Tatang Sontani
W. Hariyanto
W.S. Rendra
Widjati
Widji Thukul
Wowok Hesti Prabowo
Yonathan Rahardjo
Yudhistira ANM Massardi
Yusach Ananda
Y. Wibowo
Zainal Afif
Zainuddin Tamir Koto
Zen Hae
Zoya Herawati

PENYAIR INDONESIA
Acep Zamzam Noor
Ahmadun Yosi Herfanda
Afrizal Malna
Amir Hamzah
Beni R Budiman
Beni Setia
Binhad Nurrohmat
Chairil Anwar
Dorothea Rosa Herliany
Djamil Suherman
Goenawan Mohammad
Hasan Aspahani
H.B. Yasin
Joko Pinurbo
Jose Rizal Manua
Kusprihyanto Namma
Medy Loekito
Nirwan Dewanto
Rayani Sriwidodo
Remy Silado
Sam Haidy
Sapardi Djoko Damono
Sitor Situmorang
Saut Situmorang
Saut Sitompul
Cecep Syamsul Hari
Subagio Sastrowardoyo
Sutan Takdir Alisyahbana
Sutardji Calzoum Bachri
Taufik Ismail
Udo Z. Karzi
Usmar Ismail
Utuy Tatang Sontani
Wahyu Prasetya
Widji Thukul
W.S. Rendra
CERPENIS
Ali Akbar Navis
Abidah el Khalieqy
Ahmadun Yosi Herfanda
Akmal Nasery Basral
Armijn Pane
A.S. Laksana
Damhuri Muhammad
Danarto
Hamka
Helvy Tiana Rosa
Imam Muhtarom
Irfan Hidayatullah
Korrie Layun Rampan
Kuntowijoyo
Lan Fang
Leila S. Chudori
Martin Aleida
Palti R Tamba
Seno Gumira Ajidarma
Taufik Ikram Jamil
Wisnu Sujianto
NOVELIS
Aam Amilia
Akmal Nasery Basral
Andrea Hirata
Armijn Pane
Asma Nadia
A.S. Laksana
Ayu Utami
Budi Darma
Dewi Lestari
Djamil Suherman
Gola Gong
Habiburrahman El Shirazy
Marga T
Mochtar Lubis
Motinggo Busye
Nh. Dini
Pipiet Senja
Pramoedya Ananta Toer
Remy Silado
Seno Gumira Adjidarma
Sobron Aidit
Suwarsih Djojopuspito
Titie Said
Titis Basino
Titiek WS
Y.B.Mangunwijaya
KRITIKUS/ESEIS
Abdul Hadi WM
Arif B. Prasetyo
Budi Darma
Dami N. Toda
Emha Ainun Nadjib
Goenawan Mohamad
Maman S. Mahayana
Nirwan Ahmad Arsuka
Nirwan Dewanto

DIKLAT PLGP SERTIFIKASI GURU 2012

 Berdasarkan hasil evalusi pelaksanaan sertifikasi guru dari tahun ke tahun, ada empat hal yang merupakan perbaikan pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2012, yaitu penetapan peserta melalui sistem daring (online system). Lalu, uji kompetensi, perankingan dimulai dari usia, masa kerja, dan golongan. Selain itu, penjadwalan.

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses rekrutmen dan penetapan calon peserta. “Pada tahun ini, proses penetapan peserta berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dipublikasikannya daftar nama calon peserta sertifikasi guru sebelum ditetapkan sebagai peserta dengan tujuan untuk menjamin objektivitas dan keadilan,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud, Syawal Gultom di Gedung D Kemdikbud Senayan Jakarta, Rabu (26/10).

Dijelaskan Syawal, sistem dan mekanisme rekrutmen peserta sertifikasi guru harus memenuhi prinsip keadilan dan akuntabel. Oleh karena itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud membangun Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) yang hasilnya dapat diakses oleh guru calon peserta sertifikasi.

“Data guru yang ditampilkan sebagai calon peserta sertifikasi diambil dari database NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) hasil perbaikan per tanggal 30 September 2011,” jelasnya.

Daftar calon peserta sertifikasi guru dapat diakses di website sergur.pusbangprodik.org.

NUPTK sendiri adalah suatu nomor registrasi khusus yang diberikan kepada pendidik (guru) dan tenaga kependidikan oleh Kemdikbud.

Syawal menuturkan, data guru yang ditampilkan adalah guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi guru dan belum memiliki sertifikat pendidik. Apabila ditemukan data yang tidak benar dan tidak tepat, dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk perbaikan data dengan membawa bukti dokumen data diri sebagai bahan pendukung untuk memperbaiki data NUPTK.

“Perbaikan data calon peserta sertifikasi guru berakhir pada 1 Desember 2011,” katanya.

Per tanggal 2 Desember 2011, daftar peserta yang ditampilkan dalam website adalah daftar nama peserta sertifikasi guru final sesuai dengan jumlah kuota masing-masing kabupaten/kota untuk proses pemberkasan lebih lanjut.

Bagi daerah yang belum dapat mengakses data tersebut melalui internet, dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) setempat.

UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN PASEKAN INDRAMAYU BERJALAN LANCAR

Demikian diungkapkan oleh sekretaris Panitia UN SD Kecamatan Pasekan Indramayu, Nonon Warsono, bahwa penyelenggaraan UN SD di Kec, Pasekan berjalan dengan memuaskan. Hingga ditulisnya berita ini seluruh peserta UN SD dari 14 SD Neeri yang menyelenggarakan  UN telah menikuti UN hingga selesai tanpa satu pun yang alfa/tidak hadir. Ini berarti keadiran telah mencapai 100%.
    UPTD Pendidikan Kecamatan Pasekan Indramayu, memiliki 14 Sekolah Dasar Penyelenggara UN, walau hanya menangani 14 SD, pihak kecamatan meinginkan agar pelaksanaan UN taun 2012 ini berjalan dengan baik, karena itulah seluruh Kepala SD bersama-sama mensukseskan UN ini. Tahapan-tahapan  telah dilalui dari mulai persiapan, keamanan naskah, sampai pada kesiapan penawas ruang UN dipersiapkan dengan matang. Seingga sampai dengan hari terakir UN berjalan lancar sesuai petunjuk pelaksanaan UN dan POS (Prosedur Operasional Standar) yan telah ditetapkan oleh Dinas/Kementrian Pendidikan Nasional.
 
   

tutorial keroncong ukulele (cuk)_Bengawan Solo.mp4

Engelbert Humperdinck - Release Me untuk pembaca Mingguan Potlot ( KARAOKE Nº 01 + COROS )

HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2012.

                                      TUT WURI HANDAYANI

2 MEI

MARI

MENGENANG KI HAJAR DEWANTARA 

(R SOEWARDI SOERYANINGRAT)

PERINTIS KEMERDEKAAN

BAPAK PERGURUAN TAMAN SISWA

MENTERI PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA PERTAMA

PAHLAWAN NASIONAL

PESAN:

ING NGARSO SUNG TULODO

ING MADYO MBANUNG KARSO

TUT WURI ANDAYANI 

SALAH SIAPA?

ANGGARAN PENDIDIKAN SUDAH CUKUP BESAR
MENGAPA  MASIH BANYAK SEKOLAH MAHAL ?


MENCONTEK MENJADI PERBINCANGAN NASIONAL
BAGAIMANA DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER?

KEBERHASILAN PENINGKATAN MUTU GURU
APA BENAR BUKAN KARENA MENGEJAR TUNJANGAN GURU PROFESIONAL?

NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (NISN) BAGUS
APA BUKAN UNTUK MENAMBAH PEKERJAAN DAN ANGGARAN?

KEBIJAKAN JALUR KHUSUS MASUK UNIVERSITAS FAVORIETE
SEKALI LAGI BAGAIMANA DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER?

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL NAMANYA DIGANTI KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MENTAATI APA BATASAN ARTI KEBUDAYAAN?

SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2 MEI 2012
SEKSES SELALU

Pengamen Jogja Kreatif dan Lucu.mp4 mampir di sini

PENANDA-TANGANAN JANJI UNTUK TIDAK MENYONTEK PESERTA UJIAN NASIONAL SD BRONDONG 1 KEC.PASEKAN INDRAMAYU

Jumat, 27 April 2012 Mingguan Potlot

Siap untuk tidak menyontek saat Ujian Nasional demikian diikrarkan oleh sebanyak 51 siswa peserta UN SDN Brondong 1 Kecamatan Pasekan disaksikan oleh Kepala SDN Brondong 1, Agus Warsono,SPd.I, MSi dan Pejabat Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pasekan, Kanafi, SPd.I,MSi, serta guru-guru SDN Brondong 1.
    Kesiapan dan ikrar ini merupakan kesungguhan peserta UN dan penyelenggara bawa UN dilaksanakan dengan baik menurut POS (Prosedur Oprasional Standar) yan ditentukan oleh Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan tentan Ujian Nasional Sekolah Dasar.
    Disamping Ikrar siswa untuk tidak menyontek saat UN juga diikrarkan seorang perwakilan Penawas Ruang UN yan diwakili oleh Roaedah,SPd.SD yang menyatakan untuk tidak memberi bantuan kepada siswa peserta UN saat UN berlangsung.
    Menurut Suroso,SPd.SD, salah seoran guru SD Brondong 1 mengatakan bawa ikrar siswa untuk tidak menyontek saat UN dan ikrar penawas untuk tidak membantu peserta UN di SDN Brondon 1 merupakan kesunguan dari penyelenggara dalam hal ini SDN Brondong 1 untuk melaksanakan UN sesuai dengan POS dan merupakan kegiatan puncak belajar siswa di sekola dasar.

EVALUASI JABATAN KEPALA DINAS DARI KLIPING BERITA DARI NASIONAL-HUMANIORA

	NASIONAL - HUMANIORA Selasa, 24 April 2012 , 01:11:00 Jabatan Kadis Siap-siap Turun Golongan JAKARTA - Banyaknya struktur organisasi birokrasi di daerah yang tidak berfungsi, membuat pemerintah tidak tinggal diam. Dipastikan dalam revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah, jabatan-jabatan tertentu akan dipangkas. Bahkan tidak tertutup kemungkinan status kepala dinas yang selama ini banyak dijabat golongan 2B, akan diturunkan. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, I Made Suwandi, di Jakarta, kemarin. “Hal-hal ini akan segera diatur. Saya pernah nanya ke Mendagri, Pak kalau daerah tidak punya hutan, apa boleh punya dinas kehutanan? Kata Pak menteri, jangan, itu habisin duit. Nah, itu kita akan atur. Karena dampaknya luas sekali ketika daerah mengurus daerahnya suka-suka." Pemerintah mengajukan alasan penghapusan sejumlah jabatan maupun penurunan status golongan bagi jabatan kepala dinas di daerah tertentu, didasarkan banyaknya anggaran yang terbuang percuma selama ini. Menurut Made, sejumlah daerah seringkali membentuk lembaga yang tidak sejalan dengan kebutuhan. Sebagai contoh ia memisalkan pada dinas pendidikan. “Dinas pendidikan di Jawa yang padat penduduk, eselonnya sama dengan dinas pendidikan di Papua yang jarang penduduk. Nah ke depan kita coba mengandalkan tipologi. Tipologi A untuk kota besar, seperti Bandung, Medan, Surabaya, atau Semarang. Yang B untuk menengah dan C untuk yang kecil. Eselon pun mengikuti tipologi itu,” ungkapnya yang memastikan daerah ke depan tidak lagi dapat sesuka hati membuat SKPD, bila memang tidak dibutuhkan daerah tersebut. Selain itu, Made juga memastikan ke depan kementerian sektor pun harus membuat mapping. Misalnya kementerian pariwisata mesti memetakan berapa dari total daerah yang sektor pariwisata unggul. “Misalkan hanya 10 daerah yang unggul, ya itu saja yang boleh membentuk dinas pariwisata. Kalau yang lain tak boleh. Daerah-daerah ini bersama kementerian pariwisata yang berembug membuat musrembangnya, bikin target nasional,” kata Made. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya. Bagi daerah yang berpotensi namun tidak memiliki anggaran, maka gubernur menurut Made kemudian, harus perjuangkan Dana Alokasi Khususnya ke pusat. Sehingga tidak ada lagi cerita daerah langsung meloby ke pusat. “Kan gubernur yang tahu mana-mana daerah yang unggul per-sektor. Jadi nantinya kita usulkan gubernur juga ikut merancang DAK bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan,” ungkapnya. (gir/jpnn)

A 

GURU INDONESIA MENGHARGAI AMAL BAIKNYA, MEMAKLUMI KEKHILAFANNYA

Kami mengargai amal baikmu, dan kami memaklumi kekhilafanya sebagai manusia biasa. (HM Soeharto, Jenderal Besar  TNI, Presiden Republik Indonesia Kedua, Bapak Pembangunan Indonesia).

TUJUH PAHLAWAN NASIONAL BARU 2011

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyematkan penganugerahan gelar kepada tujuh Pahlawan Nasional dan 11 Tanda Kehormatan RI di Istana Negara Jakarta, Selasa (8/11/2011), siang. Pemberan gelar ini dua hari menjelang Hari Pahlawan 10 November 2011, lusa.

Adapun tujuh pahlawan nasional baru itu adalah :
1. Syafruddin Prawiranegara (Alm) Tokoh Pejuang dari Jawa Barat
2. KH Idham Chalid (Alm)Tokoh Pejuang dari Kalimantan Selatan
3. Prof Dr Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) (Alm)Tokoh Pejuang dari Sumatera Barat
4. Ki Sarmidi Mangunsarkoro (Alm) Tokoh Pejuang dari DIY Yogyakarta
5. I Gusti Ketut Pudja (Alm) Tokoh Pejuang Bali
6. Sri Susuhanan Pakubuwono X (Alm) Tokoh Pejuang Jawa Tengah
7. Ignatius Josep Kasimo Hendrowahoyono (Alm) Tokoh Pejuang asal Yogjakarta.

Selain itu Presiden juga memberikan penghargaan Tanda Kehormatan RI yakni :
Bintang Mahaputera Adipradana kepada Sultan Sulaiman Syariful Alamshah (Alm)

Serta Bintang Budaya Parama Dharma kepada :
1. Benyamin Suaeb (Alm)
2. Hasbullah Parindurie (Alm)
3. Gondo Durasim (Alm)
4. Huriah Adam (Almh)
5. Idrus Tintin (Alm)
6. Kwee Tek Hoay (Alm)
7. Sigit Sukasman (Alm)
8. Go Tik Swan (Alm)
9. Gedong Bagus Oka (Ni Wayan Gedong) (Almh)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan penghargaan diberikan kepada mereka yang memiliki integritas moral dan keteladanan tinggi. 

KARTINI MERATAP, PEREMPUAN KINI LAIN DENGAN YANG DIPERJUANGKAN

TEMA OBROLAN KITA ADALAH PEREMPUAN, MEMENTUM HARLAH KARTINI: 
Ada satu kerendahan Kartini yakni ia menolak Beasiswa Belajar di Negeri Belanda.Ia merasa ada sesuatu ketidakmampuan dirinya. Beasiswa itu ia berikan pada seorang pemuda bernama Agus Salim. Namun Agus Salim (populair H. Agus Salim Menlu Pertama RI) menolak pemberian itu, keduanya sama-sama idealis, yang pada ukuran sekarang sulit dicari orang menolak pemberian itu.Kartini barangkali memiliki idealis itu yang sulit ditemukan perempuan Indonesia sekarang
Ketika Kartini berkunjung Ke DPRD/DPR ada kesepakatan perempuan antara 30-40 % pada komposisi keanggotaan. Begitu pula pada rekutmen PNS ada digunakan komposisi demikian. Ini berarti Kartini merasa lega, namun begitu melihat proses pencapaian dan rekrutmen itu sungguh Kartini mengharap tidak asal melengkapi genap saja
Kemajuan emansipasi disisi lain (misal kesandung perkara korupsi) perempuan tak kalah dengan pria. "Kartini -Karini" baru muncul sebut saja seperti Miranda Gultom, Melenda Dee, Engelina Sondak,adalah contoh emansipasi itu. Meki hukum tak mampu menunjukan kebenarannya, tetapi populairitas mereka sungguh membuat Kartini berdecak kagum
Satu yang membuat Kartini tak mengerti, Kenapa Ibu Ani Yudoyono sebagai Ibu Nagara demikian adanya. Bukankah ia milik Indonesia, milik rakyat semua, ibunda rakyat Indonesia. dan tentu bukan hanya milik warga Demokrat saja
Barangkali Kartini tersenyum sekarang, emansipasi mungkin terlaksana. Begitu banyak perempuan pemimpin eksekutif dan begitu banyak dari kalangan perempuan menjadi legeslatif. Namun Kartini merasa ragu karena tangga yang digunakan menuju puncak itu begitu sangat keroposnya.Tangga Ilmu Pengetahuan dan pendidikan begitu diabaikan. ( "habis terang terus gelap") begitu katanya dalam surat-surat kartini

GURU HONORER,ADA SETITIK HARAPAN.CUPLIKAN BERITA KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Perjuangan ribuan guru dan pegawai tata usaha honorer yang berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012) sejak pagi hingga malam, mulai menemukan titik terang. Pengunjuk rasa yang menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengesahkan payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS).

Guru Honorer Dapat Titik Terang

Perwakilan guru honorer yang didampingi pengurus PGRI diterima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim datang kemudian saat pertemuan sudah selesai.

“Dalam beberapa hari ini, PGRI dan perwakilan guru honorer beserta pemerintah akan membahas soal pengangkatan guru honorer. Presiden menunggu kesiapan draft pengangkatan yang sampai saat ini masih di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo.

Sulistiyo mengungkapkan, dari informasi yang disampaikan Sekretaris Kabinet, sebenarnya Presiden tidak menunda pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS. Namun, draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS sampai saat ini masih di Kementerian PAN.

Menurut Sulistiyo, Menpan menyanggupi segera mengangkat sekitar 160.000 guru honorer yang dibayar dengan dana APBN (kategori K-1) pada tahun ini setelah RPP disahkan. Adapun untuk guru honor yang diangkat sekolah (kategori K-2, non-APBN) yang jumlahnya sekitar 600.000 direncanakan diangkat secara bertahap pada tahun 2013.

“Para guru masih mau membahas ini dan mendesak pemerintah tidak menunda pengangkatan terlalu lama. Sebab, guru-guru sudah diverifiaksi sejak tahun 2010,” kata Sulistiyo.

PB PGRI menyatakan akan mengawal betul janji pemerintah untuk segera menuntaskan pengangkatan guru honorer. Sebagian guru honorer bertahan di Jakarta sampai janji pemerintah terealisasi.

“Pemerintah harus menghargai guru honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun dengan gaji yang tidak layak. Persoalan guru honorer ini harus ada pemecahannya,” kata Sulistiyo.

Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia, Ani Agustina mengatakan, sekitar 600.000 guru dan pegawai tata usaha honorer sebenarnya sudah diverifikasi untuk diangkat menjadi calon guru PNS. “Seharusnya tahun lalu sudah disepakati pengangkatan guru honorer yang dinilai layak. Tapi sampai sekarang tidak ada kepastian karena Presiden belum menandatangani peraturan pemerintahnya,” kata Ani.

Para guru honorer dari berbagai daerah berencana bertahan di Jakarta sampai pemerintah memberi kepastian soal pengangkatan menjadi guru PNS.

BEASISWA MISKIN, CUPLIKAN BERITA :KOMPAS.Com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pola pemberian bantuan bagi siswa miskin kini bisa terus terpantau karena dilaksanakan berdasarkan data nama dan alamat. Ia menjelaskan, jika peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi di jenjang Sekolah Dasar (SD), yang bersangkutan akan mendapatkan bantuan subsidi beasiswa miskin. Ketika ia melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka sudah dipastikan tetap akan memperoleh bantuan serupa.

“Itu sebabnya yang disiapkan bagi para penerima bantuan siswa miskin ini adalah data nama dan alamat, atau by name by address,” kata Nuh, dalam jumpa pers akhir tahun yang digelar di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (30/12/2011).

Pemberian subsidi ini, kata Nuh, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan. Selain itu juga  meningkatkan angka melanjutkan siswa antar jenjang pendidikan, menurunkan angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan, serta penurunan kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi dan antar wilayah.

Seperti diberitakan, tahun depan, Kemdikbud berencana memberikan beasiswa miskin sebesar Rp 3,9 triliun. Bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP), bantuan juga bisa diterima dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada 2012, sebagaimana yang tercantum pada petunjuk teknis (juknis) penggunaannya, dana BOS diperbolehkan digunakan untuk menutupi kebutuhan personal siswa. (Sumber: kompas.com)

SERTIFIKASI GURU 2012 (SUMBER KEMENDIKNAS)

Perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru untuk tahun 2012 akan diimplementasikan dalam empat hal yaitu 1) penetapan peserta melalui sistem online; 2) uji kompetensi; 3) perankingan dimulai dari usia, masa kerja, golongan; dan 4) penjadwalan. Pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk terus memperbaiki pelaksanaan program sertifikasi guru. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memperbaiki regulasi, pelaksanaan, sampai ke tingkat evaluasi program. Perbaikan di sektor regulasi program sertifikasi guru direalisasikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, menggantikan peraturan yang berlaku sebelumnya. Esensi dari peraturan baru ii adalah memberi ruang dan mendukung pelaksanaan dan peranan guru demi meningkatkan profesionalismenya. Profesionalisme guru diharapkan berdampak pada peningkatan mutu, kreativitas, dan kinerja guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru untuk tahun 2012 akan diimplementasikan dalam empat hal yaitu 1) penetapan peserta melalui sistem online; 2) uji kompetensi; 3) perankingan dimulai dari usia, masa kerja, golongan; dan 4) penjadwalan. Perbaikan pelaksanaan tersebut menjadi tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP). Badan PSDMP dan PMP telah membangun Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) untuk memperbaiki akuntabilitas dan sistem rekrutmen peserta sertifikasi. Aplikasi online tersebut dapat diakses melalui laman www.sergur.pusbangprodik.org. Pada laman tersebut data guru yang ditampilkan sebagai calon peserta sertifikasi diambil dari basis data NUPTK hasil perbaikan per tanggal 30 September 2011. Persyaratan tentang peserta sertifikasi guru juga diuraikan dengan jelas di laman tersebut. Data guru yang ditampilkan di laman tersebut adalah guru yang memenuhi persyaratan mengikuti sertifikasi guru dan belum memiliki sertifikat pendidik. Apabila ditemukan data yang tidak tepat, guru yang bersangkutan dapat menghubungi dinas pendidikan kabupaten / kota untuk proses perbaikan data. Perbaikan data calon peserta sertifikasi guru akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2011. Dengan demikian data yang ditampilkan pada tanggal 2 Desember 2011 adalah data final peserta sertifikasi guru. Program sertifikasi telah dijalankan selama lima tahun sejak 2007. Sebanyak 1.101.552 orang guru telah mengikuti sertifikasi. Tahun lalu, 747.727 orang guru telah lulus sertifikasi. Terhadap pemotongan tunjangan profesi guru yang terjadi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP) Kemdikbud Syawal Gultom menyesalkannya. “Kami akan terus mengupayakan kelancaran pembayaran profesi guru.” ujarnya saat Publikasi Daftar Calon Peserta Sertifikasi Guru di Gedung D Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (26/10) siang. (widhi/gloria) Sumber: kemdiknas

APA SIH GURU ITU?

Definisi guru diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Pasal 1 ayat 1) Peranan guru sangat penting dalam dunia pendidikan karena selain berperan mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya. Guru terdiri dari guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru bukan pegawai negeri sipil. Guru bukan PNS dapat melakukan penyetaraan angka kredit fungsional guru. Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

KENAIKAN GAJI PNS 10 % MULAI CAIR APRIL 2012 INI

Pegawai Negeri Sipil di Indramayu menarik nafas lega setelah pada 2 April ini kenaikan gaji 10 % yang dijanjikan pemerintah terbukti, setelah menunggu dari Januari 2012. Keterlambatan pencairan selama 3 bulan ini dikarenakan pemerintah baru mendapat persetujuan DPR tentang Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012. Diharapkan dalam waktu dekat ini 10% dari kenaikan itu sudah dapat dibayar(rapel). Di sisi lain meski kenaikan harga BBM ditangguhkan untuk waktu tertentu, namun harga-harga sembako dan kebutuhan lainnya sudah merangkak naik. Di Pasar Indramayu barang-barang kebutuhan sehari-hari telah naik dengan kisaran 5 sampai 15 prosen. Sudah menjadi kebiasaan sejak dulu jika gaji PNS naik maka dituruti oleh pedagang untuk menaikan harga-harga. Demikian dinamika kehidupan yang terjadi keseimbangan antara PNS dan non PNS slalu berkaitan. Pemerintah mengharap dengan kenaikan gaji pada sambutan Presiden di awal tahun 2012 agar aparatur negara bekerja dengan disiplin dan menunjukan kinerja yang baik sesuai dengan bidang dan tanggung-jawabnya.